Cak Imin Minta Menteri Nadiem Bisa Dekati NU dan Muhammadiyah

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ekspresi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat dihadang wartawan ketika bersiap meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    Ekspresi Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar saat dihadang wartawan ketika bersiap meninggalkan gedung KPK seusai diperiksa di Jakarta, Rabu, 29 Januari 2020. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat Muhaimin Iskandar berharap Mendikbud Nadiem Makarim dapat akur dengan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Hal ini berkaitan dengan mundurnya dua organisasi masyarakat itu dari Program Organisasi Bergerak.

    Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar juga meminta Mendikbud segera berkunjung ke NU dan Muhammadiyah agar dapat terjadi suatu komunikasi yang menghilangkan kesalahpahaman selama ini.

    "Saya minta kepada Mendikbud, datanglah ke Pengurus Besar NU, datanglah ke Muhammadiyah, setidaknya terjadi suatu komunikasi," kata Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Jumat 24 Juli 2020.

    Menurut Cak Imin, pemerintah pasti memerlukan kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholders) lain dalam bidang pendidikan. Supaya terwujud apa yang dicita-citakan pemerintah yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

    Dalam membangun kerja sama, tentu diperlukan kesepahaman. Untuk membangun kesepahaman itu, kata Cak Imin, penting untuk membangun silaturahmi dan berkomunikasi.

    "Saya dukung Menteri Pendidikan (dan Kebudayaan) untuk berbuat dan menata sungguh-sungguh pendidikan, tapi jangan lupa kita butuh persamaan," kata Cak Imin.

    Cak Imin juga berharap Nadiem Makarim tidak dulu diganti atau terkena perombakan kabinet (reshuffle). Menurut dia, Nadiem baru saja mulai bekerja menata pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik.

    "Jangan dulu diganti, tapi Menteri Pendidikan (dan Kebudayaan), tolong turun. Komunikasi agar terselesaikan," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.