TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah yayasan dan organisasi masyarakat di bidang pendidikan yang tergabung dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan proses seleksi program dilakukan sangat ketat.
"Kami berkeyakinan Kemendikbud telah merancang POP dengan baik dan serius," ujar Direktur Pendidikan Dompet Dhuafa, Muhammad Syafi’ie, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis, 23 Juli 2020.
Dia menjelaskan, Dompet Dhuafa merupakan lembaga sosial dan kemanusiaan yang berkhidmat memberdayakan masyarakat marjinal melalui lima pilar program, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan dakwah.
Syafi’ie mengatakan proses seleksi diawali dengan evaluasi administrasi, substantif, hingga verifikasi langsung ke kantor pusat Dompet Dhuafa di Jakarta Selatan.
"Alhamdulillah, pada akhirnya Dompet Dhuafa menjadi salah satu organisasi masyarakat yang dinyatakan lolos seleksi untuk menjadi mitra Kemendikbud dalam POP untuk memajukan pendidikan Indonesia," jelas dia.
Direktur Indonesia Mengajar, Ayu Apriyanti, menyatakan proses evaluasi POP di tengah pandemi menjadi tantangan baru bagi para peserta. Beberapa persiapan dan koordinasi internal harus dilakukan tanpa tatap muka.
Kendati dalam kondisi terbatas, proses evaluasi berjalan sangat ketat. Bahkan, kunjungan dan wawancara langsung tetap dilakukan dengan menjalankan protokol Kesehatan Covid-19.
Wakil Sekretaris Jenderal Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Jejen Musfah, juga menyambut baik bergulirnya POP. Menurut dia, peningkatan mutu guru merupakan tugas bersama pemerintah dan masyarakat.
"PGRI sudah dan akan berusaha melakukan pelatihan-pelatihan guru sesuai perkembangan Iptek dan perubahan masyarakat,” kata Jejen.
POP merupakan program peningkatan kualitas pendidikan dan penguatan sumber daya manusia yang digagas oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud.
Namun, ada organisasi yang menyatakan mundur karena menilai proses seleksi dan verifikasi program beranggaran sekitar Rp 595 miliar itu tidak jelas. Banyak organisasi baru yang dianggap belum terbukti kompetensi dan kredibilitasnya ternyata berhasil lolos dan bahkan mendapatkan program Organiasi Penggerak.
