TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan setiap kader harus mengikuti aturan partai. Termasuk kebijakan rekomendasi calon kepala daerah di Pilkada 2020.
Hasto pun mempersilakan kader yang tak taat untuk keluar dari partai. Ini disampaikan Hasto
"Semua wajib taat asas, yang tidak taat kami persilakan untuk keluar," kata Hasto dalam konferensi pers virtual, Rabu, 22 Juli 2020 saat ditanya ihwal kader PDIP Akhyar Nasution yang digadang-gadang diusung Partai Demokrat dan PKS dalam Pilkada Medan.
Di sisi lain, partai banteng disebut-sebut mengarahkan dukungan kepada menantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi Bobby Nasution.
Hasto mengatakan keputusan pemberian rekomendasi ada di tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Kader, kata dia, wajib mengikuti keputusan Mega.
Menurut Hasto, partainya mempertimbangkan banyak aspek dalam mengusung pasangan calon kepala daerah.
Ia menyebut bukan cuma aspek elektoral yang diperhatikan, tetapi juga proses menjadi pemimpin yang berproses dari bawah, mengikuti tahapan penjaringan serta penilaian dari daerah.
"Ada pembobotan secara politik, tetapi ada kepentingan strategis baik bersifat nasional ataupun sifatnya juga dalam kerja sama antarpartai politik," ucap dia.
Selain itu, Hasto mengatakan partainya berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ia berujar, aspek hukum pun menjadi salah satu yang dipertimbangkan.
"Kami PDIP tidak pernah mencalonkan calon yang punya persoalan yang punya masalah hukum dan itu menjadi komitmen partai," ujar dia.
PDIP belum juga mengumumkan pasangan calon yang akan diusung di Pilkada Medan 2020. Dalam sejumlah kesempatan, elite partai banteng mengisyaratkan arah dukungan untuk Bobby Nasution.
Di sisi lain, kader PDIP yang kini menjabat Pelaksana tugas Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, digadang-gadang diusung oleh Demokrat dan PKS.
