IPW Minta Jokowi Bentuk Tim Usut Polemik Djoko Tjandra

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan saat mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional COVID-19 yang berada di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu, 10 Juni 2020. ANTARA/POOL/Sigid Kurniawan

    Presiden Joko Widodo bersiap memberikan keterangan saat mengunjungi Kantor Gugus Tugas Nasional COVID-19 yang berada di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta Timur, Rabu, 10 Juni 2020. ANTARA/POOL/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Presiden Jokowi membentuk tim khusus untuk mengusut polemik Djoko Tjandra. "Atau minimal memerintahkan Mahfud Md (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan) memimpin penyelidikan kasus ini," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane, melalui keterangan tertulis pada Ahad, 19 Juli 2020.

    Mahfud Md sebelumnya telah mengundang lima lembaga untuk membahas penangkapan buron Djoko Tjandra. Namun, usai pertemuan itu, masyarakat dihebohkan dengan bocornya surat jalan Djoko Tjandra yang diteken oleh pejabat tinggi di Mabes Polri.

    Hal itu membuat pejabat yang meneken surat tersebut, yakni Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo, dicopot dari jabatannya.

    Senada dengan IPW, Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, juga meminta Presiden Jokowi turun tangan menangkap Djoko Tjandra. Apalagi, keberadaan Djoko Tjandra telah diketahui lantaran ia kerap bermukim di Kuala Lumpur, Malaysia.

    "Dia nampaknya sering di Malaysia karena dekat dengan kekuasaan. Dia warga negara kelas satu (di Malaysia). Jadi ini levelnya Pak Presiden Jokowi untuk memulangkan Djoko Tjandra," kata Boyamin dalam acara Polemik di Trijaya FM, Sabtu 18 Juli 2020.

    ANDITA RAHMA | FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPU Tetapkan Aturan Baru Perihal Kampanye Pilkada Serentak 2020

    Pilkada Serentak 2020 tetap dilaksanakan pada 9 September pada tahun yang sama. Untuk menghadapi Covid-19, KPU tetapkan aturan terkait kampanye.