Menangkap Joko Tjandra Dianggap Perlu Campur Tangan Presiden

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman (kedua dari kiri) menyerahkan surat jalan Joko Tjandra yang diduga dikeluarkan salah satu instansi penegak hukum kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 14 Juli 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman (kedua dari kiri) menyerahkan surat jalan Joko Tjandra yang diduga dikeluarkan salah satu instansi penegak hukum kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 14 Juli 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan Joko Tjandra kini lebih sering bermukim di Kuala Lumpur, Malaysia. Menurutnya untuk memulangkannya dari sana, perlu ada campur tangan Presiden Jokowi.

    "Dia nampaknya sering di Malaysia karena dekat dengan kekuasaan. Dia warga negara kelas satu (di Malaysia). Jadi ini levelnya pak Presiden Jokowi untuk memulangkan Joko Tjandra," kata Boyamin dalam acara Polemik di Trijaya FM, Sabtu 18 Juli 2020.

    Menurut Boyamin perlu ada koordinasi di level kepala negara untuk memulangkan Joko Tjandra. Seperti halnya Siti Aisyah yang dituding membunuh kakak dari Presiden Korea Utara, yang dapat dipulangkan ke Indonesia karena ada campur tangan dari Jokowi.

    Ia berharap dengan ramainya perhatian publik kepada kasus ini, presiden dapat turun tangan. "Presiden harus terus kita ingatkan berramai-ramai," kata dia.

    Boyamin mengaku mendapat informasi dari timnya, yang pernah bertemu dengan Joko Tjandra di Malaysia pada Oktober 2019 lalu. Ia menyebut Joko tinggal di menara Tun Razak Exchange atau The Exchange 106.

    Saat itu, kata dia, salah seorang advokat timnya menemani seorang klien menemui Joko di The Exchange 106. Tujuannya adalah menawarkan apartemen di Jakarta.

    "Joko Tjandra itu masih mau membeli (apartemen), yang punya properti mahal itu ada peluang menawarkan peluang ke Joko Tjandra di Kuala Lumpur," tuturnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.