MAKI Serahkan Surat Jalan Joko Tjandra dari Penegak Hukum ke DPR

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman (kedua dari kiri) menyerahkan surat jalan Joko Tjandra yang diduga dikeluarkan salah satu instansi penegak hukum kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 14 Juli 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman (kedua dari kiri) menyerahkan surat jalan Joko Tjandra yang diduga dikeluarkan salah satu instansi penegak hukum kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 14 Juli 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyerahkan dokumen surat jalan untuk Joko Tjandra, buronan kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, kepada Komisi Hukum atau Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat. Surat itu diterima langsung oleh Ketua Komisi III DPR Herman Herry didampingi anggota Komisi III Arsul Sani dan Sarifuddin Suding.

    Dalam keterangan seusai pertemuan, Boyamin menyinggung rapat dengar pendapat Komisi III dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Jhoni Ginting yang digelar kemarin, Senin, 13 Juli 2020. Ia mengaku gembira atas respons DPR yang dinilainya memenuhi ekspekatasi.

    "Untuk itu, saya dengan senang hati datang ke sini untuk menyuplai data, tidak saya pakai sendiri," kata Boyamin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Juli 2020.

    Boyamin menyerahkan surat tersebut dalam amplop berwarna cokelat yang disegel. Ia mengatakan, yang diserahkannya hari ini adalah surat jalan dari sebuah instansi yang dilengkapi kop surat, stempel, dan tanda tangan.

    Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman (kedua dari kiri) menyerahkan surat jalan Joko Tjandra yang diduga dikeluarkan salah satu instansi penegak hukum kepada Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 14 Juli 2020. TEMPO/Budiarti Utami Putri.

    Boyamin tak menampik yang mengeluarkan surat tersebut adalah instansi penegak hukum. "Dengan saya datang ke Komisi tiga itu kira-kira apa?" kata Boyamin. "Ya (mitra Komisi III), kira-kira itu."

    Boyamin mengaku tak berani membuka institusi penegak hukum yang mengeluarkan surat jalan tersebut. Meski begitu, ia mengaku berani mempertanggungjawabkan jika nantinya dituntut pencemaran nama.

    Menurut Boyamin, surat itu berasal dari sumber kredibel dan telah ia konfirmasi. "Menurut saya dokumen itu bener. Dan saya tidak mau mempermalukan DPR juga gitu kan. Nanti ternyata yang saya sampaikan bodong itu kan kasihan beliau-beliau," ujar dia.

    Herman Herry mengatakan amplop itu baru akan dibuka dalam rapat gabungan dengan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia. Herman berujar Komisi III tengah menjadwalkan dan akan menggelar rapat itu dalam waktu dekat.

    Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan Komisi III akan bersurat kepada pimpinan DPR agar diperbolehkan menggelar rapat pada masa reses. Menurut jadwal, Dewan akan memasuki masa reses pada Jumat mendatang.

    "Menurut kami kasus Joko Tjandra ini kasus super urgent. Ini menyangkut wajah kewibawaan negara," kata Herman dalam kesempatan yang sama.

    Herman mengatakan ketiga institusi mitra Komisi III itu harus datang dalam rapat gabungan nanti. Menurut dia, Dewan ingin mendapat penjelasan seterang mungkin dari Imigrasi dan para penegak hukum itu

    "Kami akan buka dan dalam rapat-rapat gabungan nanti kami tidak akan rapat tertutup," ujar Herman Herry.

    Boyamin sebelumnya juga sudah melaporkan surat itu ke Ombudsman Republik Indonesia. Dalam salinan surat jalan yang beredar, tertulis Joko Soegiarto Tjandra sebagai konsultan dan melakukan perjalanan dari Jakarta ke Pontianak dengan keberangkatan tanggal 19 Juni 2020 dan kembali tanggal 22 Juni 2020 menggunakan pesawat.

    Jika mengacu foto surat jalan tersebut, kata Boyamin sebelumnya, maka hampir dapat dipastikan Joko Tjandra masuk Indonesia melalui pintu Kalimantan (Pos Entikong) dari Kuala Lumpur (Malaysia).

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.