Kemenkumham Akhiri Pelarian Maria Lumowa

Reporter

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia akhirnya berhasil mendapatkan buron kasus pembobolan kredit Bank Negara Indonesia (BNI), Maria Pauline Lumowa. Maria Lumowa merupakan salah seorang tersangka utama pembobolan BNI senilai Rp 1,7 triliun.

Maria Lumowa yang akrab disapa Erry sudah 17 tahun berada dalam pelarian. Tempo sempat berhasil menemui Erry yang saat itu berada di Singapura pada periode Desember 2003. Kepada Tempo, saat itu ia menegaskan kesiapan dirinya untuk diperiksa kepolisian Indonesia.

"Saya siap jika diperiksa di sini (Singapura). Saya tidak mencuri uang rakyat Indonesia. Yang mencuri BNI sendiri," kata Maria ketika ditemui di lantai lima Hotel Marriott, Singapura, 17 tahun lalu. Namun upaya itu tak pernah terwujud.

Memasuki 2005, Majalah Tempo kembali melakukan kontak dengan Maria Lumowa. Saat itu ia sudah ada di Belanda. ”Sekarang saya di Belanda, jiwa saya sangat tertekan,” kata Maria kepada Majalah Tempo saat dihubungi melalui sambungan telpon awal November 2005.

Dari Belanda, Maria mengirim surat kepada Kepala Kepolisian RI yang saat itu dijabat Jenderal Sutanto dan meminta agar kasus ini diusut lebih jauh. "Intinya menjelaskan perkara letter of credit (L/C) dan memohon agar rekening BNI di Bank of New York dibuka. Saya berharap polisi bukan lagi seperti dulu, yang melakukan pemeriksaan sesuai dengan pesanan sponsor. Dulu bukan mencari kebenaran, melainkan memaksakan pembenaran," kata dia.

Kasus Maria Lumowa terjadi pada 2002-2003. Saat itu BNI memberikan kredit senilai Rp 1,7 triliun kepada PT Gramarindo Group yang dimiliki Maria Pauline Lumowa dan Adrian Waworuntu. Maria diduga beraksi tak sendiri karena BNI menyetujui pencairan kredit tersebut. Maria menerima sejumlah 41 slip Letter of Credit melalui anak-anak perusahaannya.

BNI kemudian mengetahui ada sesuatu yang bermasalah pada Juni 2003. Perusahaan pelat merah itu menemukan PT Gramarindo Group tidak pernah melakukan aksi korporasi dari kredit yang diberikan.

Pekan ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil memulangkan Maria Lumowa dan mengakhiri pelariannya. Ia diekstradisi dari Serbia setelah 17 tahun buron.






Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

4 hari lalu

Wamenkumham Sebut RUU PPRT Belum Bisa Dibahas karena Tertahan di DPR

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Eddy Hiariej, menyatakan pemerintah sampai saat ini belum bisa melakukan pembahasan pengesahan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).


Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

4 hari lalu

Begini Cara dan Syarat Mendapatkan Paspor dengan Masa Berlaku 10 Tahun

Pembuat paspor harus warga negara Indonesia, berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah.


Staf Honorer DPRD Kabupaten Buol Kaget Rekeningnya Masuk Rp14 Triliun, PPATK: Itu Salah Cetak

7 hari lalu

Staf Honorer DPRD Kabupaten Buol Kaget Rekeningnya Masuk Rp14 Triliun, PPATK: Itu Salah Cetak

van Yustiavandana menjelaskan soal aliran dana misterius Rp14 triliun yang masuk ke rekening seorang staf honorer Sekretariat DPRD Kabupaten Buol


Bank Syariah Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 dan S2, Apa Syaratnya?

13 hari lalu

Bank Syariah Indonesia Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 dan S2, Apa Syaratnya?

Bank Syariah Indonesia membuka lowongan kerja untuk lulusan S1 dan S2 agar dapat mengikuti Officer Development Program. Apa saja syaratnya?


3 Profil Direktur Utama Bank Berpelat Merah: Bank Mandiri, BNI, dan BRI

20 hari lalu

3 Profil Direktur Utama Bank Berpelat Merah: Bank Mandiri, BNI, dan BRI

Tiga profil direktur utama bank pemerintah, Bank Mandiri, BNI dan BRI. Siapa saja bos bank BUMN ini?


SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

20 hari lalu

SK Kemenkumham PPP Mardiono Terbit, Kader Diminta Kembali Satu Suara

Mardiono mengaku dirinya sedang fokus melakukan konsolidasi dengan para elite dan kader PPP usai ditunjuk sebagai Plt Ketua Umum.


Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

20 hari lalu

Sebut Suharso Sahabat, Mardiono Bantah Ada Konflik dan Perpecahan di PPP

Mardiono menyebut PPP tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

21 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

22 hari lalu

Pengamat Bicara 2 Opsi yang Kemungkinan Diambil Suharso Monoarfa dalam Kemelut PPP

Suharso Monoarfa dilengserkan sebagai Ketua Umum PPP. Digantikan Mardiono sebagai Plt ketua umum partai.


Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

22 hari lalu

Sederet Napi Korupsi Kini Bebas Bersyarat, Apa Itu Bebas Bersyarat?

Di antara 23 napi korupsi yang beroleh bebas bersyarat diketahui ada sejumlah nama tenar kasus korupsi kelas kakap. Lalu apa itu bebas bersyarat?