IDI Nilai Kemenkes Gegabah Tetapkan Batasan Tarif Rapid Test

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah wartawan dan warga mengikuti rapid tes massal di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Ahad, 28 Juni 2020. Kegiatan rapid tes massal ini diselenggarakan oleh Pewarta Foto Indonesia bekerjasama dengan Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19 untuk mendeteksi penyebaran virus Corona. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Sejumlah wartawan dan warga mengikuti rapid tes massal di Kantor Dewan Pers, Jakarta, Ahad, 28 Juni 2020. Kegiatan rapid tes massal ini diselenggarakan oleh Pewarta Foto Indonesia bekerjasama dengan Relawan Indonesia Bersatu Lawan Covid-19 untuk mendeteksi penyebaran virus Corona. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), Slamet Budiarto mengkritik langkah Kementerian Kesehatan yang mengeluarkan surat edaran soal aturan penetapan batasan tertinggi untuk pemeriksaan rapid test sebesar Rp150 ribu.

    "Kementerian terlalu gegabah dalam mengeluarkan SE tersebut," ujar Slamet kepada Tempo, Rabu, 8 Juli 2020.

    Menurut Slamet, besaran tarif tersebut tidak cukup untuk menutup seluruh beban biaya pelayanan. Alasannya, karena harga tersebut impas dengan harga alat rapid test, sementara masih ada komponen lain dalam pelayanan, seperti bahan habis pakai atau alat kesehatan, alat pelindung diri (APD), hingga jasa medis.

    "Sekarang harga dasar rapid tes saja sudah Rp150-200 ribu," ujar Slamet.

    Dengan kata lain, jika Kemenkes menetapkan tarif maksimal rapid test Rp 150.000, rumah sakit (RS) harus menutupi kekurangan biaya untuk komponen lainnya.

    "Harusnya yang dilakukan oleh Kemenkes adalah mengatur harga eceran tertinggi rapid test, bukan tarif pelayanan," ujar Slamet.

    Kementerian Kesehatan RI melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan menetapkan batasan tarif pemeriksaan rapid test sebesar Rp.150 ribu. Penetapan tarif tersebut berlaku mulai tanggal 6 Juli 2020 seperti tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Kesehatan RI nomor HK.02.02/I/2875/2020. Hal ini disebut untuk mempermudah masyarakat yang membutuhkan.

    "Harga yang bervariasi untuk pemeriksaan rapid test menimbulkan kebingungan di masyarakat. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam masalah pemeriksaan rapid test antibodi agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan," demikian bunyi salah satu poin surat edaran Kemenkes tersebut.

    DEWI NURITA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Jalan Terus, Ada Usulan Perihal Pelaksanaan dalam Wabah Covid-19

    Rapat kerja antara DPR, Pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP menyepakati bahwa Pilkada 2020 berlangsung 9 Desember 2020 dengan sejumlah usulan tambahan.