TEMPO.CO, Jakarta - Komisi II DPR yang membidangi urusan dalam negeri termasuk Pilkada menggelar rapat kerja dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Namun, Yasonna absen dalam rapat tersebut.
Ketidakhadiran Yasonna menuai kecaman dari Komisi II. Bahkan mereka berencana mengirimkan surat teguran karena politikus PDIP ini sudah dua kali mangkir.
Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, menyesalkan ketidakhadiran Yasonna Laoly, dan memutuskan untuk melayangkan surat teguran keras melalui Presiden Joko Widodo Jokowi.
“Dua kali rapat terbatas dengan Presiden minta izin untuk bisa bersama-sama kita di sini untuk membahas soal Perpu ini,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin, 29 Juni 2020.
Sementara itu, Doli memuji Mendagri Tito Karnavian. "Mendagri sudah menunjukkan komitmen tinggi luar bisa bersama kami untuk mengawal pelaksanaan pilkada," kata Doli.
Menurut Doli, Tito sampai absen dua kali rapat terbatas kabinet dengan Presiden Joko Widodo untuk menghadiri undangan Komisi II DPR. "Seperti rapat kemarin, seharusnya Mendagri jam 9.30 (hari ini) ada ratas dengan Presiden, minta izin kepada Presiden untuk hadir bersama kita membahas Perpu," katanya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera mengusulkan agar Komisi II menyampaikan teguran kepada Menkumham melalui Presiden.
“Saya tidak mengusulkan pemecatan, tetapi Komisi II membuat kesimpulan benar-benar menyesalkan dan melaporkan kepada Presiden ketidakhadiran Menkumham dalam dua kali RDP membahas Perpu,” ujarnya.
Sedangkan Politikus PDI Perjuangan, Johan Budi S. Pribowo, membela Tito. “Jika Komisi II menyimpulkan ada surat teguran kepada Menkumham, melalui Presiden, melalui lembaga DPR tentu saja, saya usul kita juga usul agar Pak Mendagri ini tidak di reshuffle,” ujarnya.
ACHMAD HAMUDI ASSEGAF
