TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan menerima kritik terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP.
Termasuk kritik yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, purnawirawan TNI/Polri, dan elemen masyarakat lainnya.
Basarah mengatakan jika draf RUU HIP oleh Badan Legislasi DPR dinilai punya kekeliruan dan kekurangan, seharusnya hal ini dianggap suatu hal wajar.
"Banyak anggota fraksi partai politik yang turut dalam pembahasan yang harus dihormati hak bicara dan hak suaranya," kata Basarah melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 27 Juni 2020.
PDIP, kata Basarah, menghormati sikap pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. Namun ia menyebut saat ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan bermusyawarah.
"Untuk sampai kepada pemufakatan yang arif dan bijaksana yang didasarkan pada satu semangat menjaga dan melestarikan Pancasila warisan para pendiri bangsa kepada anak cucu kita," kata Basarah.
