Ketua DPP PDIP Terima Kritik Terkait RUU HIP

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Poster yang dibawa massa Aliansi Nasional Anti Komunis saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Dalam aksi tersebut, massa juga menuntut agar DPR mengusut tuntas inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Poster yang dibawa massa Aliansi Nasional Anti Komunis saat melakukan aksi unjuk rasa menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu, 24 Juni 2020. Dalam aksi tersebut, massa juga menuntut agar DPR mengusut tuntas inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, JakartaKetua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan menerima kritik terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP.

    Termasuk kritik yang berasal dari Majelis Ulama Indonesia, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, purnawirawan TNI/Polri, dan elemen masyarakat lainnya.

    Basarah mengatakan jika draf RUU HIP oleh Badan Legislasi DPR dinilai punya kekeliruan dan kekurangan, seharusnya hal ini dianggap suatu hal wajar.

    "Banyak anggota fraksi partai politik yang turut dalam pembahasan yang harus dihormati hak bicara dan hak suaranya," kata Basarah melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 27 Juni 2020.

    PDIP, kata Basarah, menghormati sikap pemerintah menunda pembahasan RUU HIP. Namun ia menyebut saat ini menjadi momentum bagi semua pihak untuk saling mendengarkan dan bermusyawarah.

    "Untuk sampai kepada pemufakatan yang arif dan bijaksana yang didasarkan pada satu semangat menjaga dan melestarikan Pancasila warisan para pendiri bangsa kepada anak cucu kita," kata Basarah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    OTT Bupati Kolaka Timur, Simak Fakta Penangkapan dan Profil Andi Merya

    Bupati Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, Andi Merya Nur, ditangkap KPK dalam OTT. Ia diduga menerima suap yang berhubungan dengan dana hibah BNPB.