Tambahan Anggaran Pilkada 2020 Sudah Cair, KPU Akan Belanja APD

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas PPK memeriksa kotak suara saat persiapan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Kecamatan Denpasar Barat, Bali, Sabtu, 20 April 2019. Rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan di Denpasar akan dilakukan pada 22 April 2019 dengan batas waktu hingga 4 Mei mendatang sehingga selanjutnya bisa diserahkan ke KPU Kota Denpasar. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

    Petugas PPK memeriksa kotak suara saat persiapan rekapitulasi suara Pemilu 2019 di Kecamatan Denpasar Barat, Bali, Sabtu, 20 April 2019. Rekapitulasi suara Pemilu 2019 di tingkat kecamatan di Denpasar akan dilakukan pada 22 April 2019 dengan batas waktu hingga 4 Mei mendatang sehingga selanjutnya bisa diserahkan ke KPU Kota Denpasar. ANTARA/Nyoman Hendra Wibowo

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner KPU, Viryan Azis, mengatakan tambahan anggaran Pilkada 2020 sudah cair. "Iya, sudah dicairkan," ujar Viryan lewat pesan singkat, Sabtu, 27 Juni 2020.

    KPU mengusulkan penambahan anggaran Pilkada sebesar Rp 4,7 triliun. Namun, untuk tahap pertama, anggaran yang siap direalisasikan Rp 1,02 triliun.

    Sisanya, kebutuhan anggaran yang belum terpenuhi akan diputuskan setelah ada rekonsiliasi anggaran antara Kemendagri, Kemenkeu, KPU, Bawaslu, DKPP, dan Gugus Tugas Covid-19.

    Dana yang sudah cair ini, kata Viryan, akan segera dibelanjakan untuk kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi petugas-petugas di TPS saat hari-H pencoblosan pada Desember mendatang. "Jadi sekarang tinggal pada aspek pemenuhan APD," ujar Viryan.

    Kamis lalu, Ketua KPU Arief Budiman sempat mengeluhkan tambahan anggaran untuk Pilkada 2020 yang tak kunjung cair, saat rapat kerja dengan Komisi II DPR RI. Arief kemudian menyatakan terbuka peluang penundaan Pilkada 2020, jika tambahan anggaran belum kunjung cair dari pemerintah pusat.

    Sehari kemudian, Menko Polhukam Mahfud Md mengklarifikasi bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani sebetulnya sudah mencairkan anggaran kepada KPU Pusat, tapi Ketua KPU Pusat belum mendapatkan info.

    "Itu hanya miskomunikasi. Yang benar, Menkeu Sri Mulyani sudah mencairkan kepada KPU Pusat tetapi ketua KPU Pusat belum dapat info dari sekjennya. Dan Sekretariat Jenderal belum mentransfer ke daerah karena daerah-daerah tersebut belum menyerahkan rincian kebutuhan," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Jumat, 26 Juni 2020.

    Mahfud mencontohkan, KPU Jawa Timur yang sudah menyerahkan rincian kebutuhan, maka anggarannya sudah cair sejak lima hari yang lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...