Pemerintah Pertimbangkan Tak Banding Soal Vonis Internet Papua

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Aliansi SAFEnet menunjukkan poster tuntutan saat menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Kominfo mengumumkan pemblokiran data di Papua dan Papua Barat, bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Aliansi SAFEnet menunjukkan poster tuntutan saat menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Kominfo mengumumkan pemblokiran data di Papua dan Papua Barat, bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika mempertimbangkan tidak meneruskan banding terkait vonis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan pemerintah dan presiden bersalah terkait pembatasan internet di Papua.

    "Pemerintah menghormati keputusan PTUN dan mempertimbangkan tidak meneruskan banding," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada Sabtu, 20 Juni 2020.

    Sebelumnya, Pemerintah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memutus bersalah Presiden Jokowi dan Menkominfo dalam kasus pemblokiran internet di Papua pada Agustus 2019.

    "Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Pihak Tergugat I telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tanggal 3 Juni 2020," demikian petikan salinan surat pernyataan banding yang diterima Tempo, Jumat, 19 Juni 2020.

    Dalam perkara ini, Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Jokowi. Sementara pihak penggugat adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet).

    Koordinator Bidang Advokasi AJI Sasmito Madrim membenarkan bahwa lembaganya juga sudah menerima surat pernyataan banding tersebut. "Iya, sudah (diterima)," ujar Sasmito lewat pesan singkat, Jumat, 19 Juni 2020.

    Pemerintah memblokir internet di Papua pada Agustus 2019 menyusul kerusuhan yang terjadi karena demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

    Awal Juni lalu, PTUN memutus pemerintah bersalah dalam perkara ini. Dalam pembacaan pertimbangan, majelis hakim PTUN menyatakan pemblokiran internet di Papua pada 2019 melanggar undang-undang tentang keadaan berbahaya. Apalagi, sebelum pemblokiran tidak pernah ada pengumuman bahwa sedang ada keadaan berbahaya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...