Pemerintah Pertimbangkan Tak Banding Soal Vonis Internet Papua

Aliansi SAFEnet menunjukkan poster tuntutan saat menggelar aksi solidaritas di depan Kementerian Informatika dan Komunikasi di Jl Tanah Merdeka, Jakarta, Jumat, 23 Agustus 2019. Kominfo mengumumkan pemblokiran data di Papua dan Papua Barat, bertujuan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika mempertimbangkan tidak meneruskan banding terkait vonis Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan pemerintah dan presiden bersalah terkait pembatasan internet di Papua.

"Pemerintah menghormati keputusan PTUN dan mempertimbangkan tidak meneruskan banding," kata Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada Sabtu, 20 Juni 2020.

Sebelumnya, Pemerintah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memutus bersalah Presiden Jokowi dan Menkominfo dalam kasus pemblokiran internet di Papua pada Agustus 2019.

"Bahwa pada tanggal 12 Juni 2020 Pihak Tergugat I telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tanggal 3 Juni 2020," demikian petikan salinan surat pernyataan banding yang diterima Tempo, Jumat, 19 Juni 2020.

Dalam perkara ini, Pihak tergugat 1 adalah Menteri Komunikasi dan Informatika, sedangkan tergugat 2 adalah Presiden Jokowi. Sementara pihak penggugat adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Pembela Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFEnet).

Koordinator Bidang Advokasi AJI Sasmito Madrim membenarkan bahwa lembaganya juga sudah menerima surat pernyataan banding tersebut. "Iya, sudah (diterima)," ujar Sasmito lewat pesan singkat, Jumat, 19 Juni 2020.

Pemerintah memblokir internet di Papua pada Agustus 2019 menyusul kerusuhan yang terjadi karena demonstrasi di Papua dan Papua Barat.

Awal Juni lalu, PTUN memutus pemerintah bersalah dalam perkara ini. Dalam pembacaan pertimbangan, majelis hakim PTUN menyatakan pemblokiran internet di Papua pada 2019 melanggar undang-undang tentang keadaan berbahaya. Apalagi, sebelum pemblokiran tidak pernah ada pengumuman bahwa sedang ada keadaan berbahaya.






BPBD Sebut Air Laut di Pintu Air Pasar Ikan Naik & Daftar 19 Lokasi Berpotensi Banjir Rob

2 hari lalu

BPBD Sebut Air Laut di Pintu Air Pasar Ikan Naik & Daftar 19 Lokasi Berpotensi Banjir Rob

Kenaikan air laut ini berpotensi menimbulkan terjadinya banjir rob.


Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini, Waspadai Juga Banjir Rob di Sejumlah Daerah

2 hari lalu

Cuaca Jakarta Diprediksi Hujan Siang Ini, Waspadai Juga Banjir Rob di Sejumlah Daerah

Pada siang hari, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur diprediksi hujan ringan.


PPAD Lakukan Kolaborasi Bakti Sosial Operasi Katarak di Puncak Jaya Papua Tengah

3 hari lalu

PPAD Lakukan Kolaborasi Bakti Sosial Operasi Katarak di Puncak Jaya Papua Tengah

Banyaknya pengidap katarak di Puncak Jaya, Papua Tengah, PPAD lakukan kolaborasi bakti sosial operasi katarak. Ini kata Doni Monardi, Ketua Umum PPAD.


Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

3 hari lalu

Sail Teluk Cendrawasih, Luhut Pandjaitan: Tampilkan Keelokan Papua

Sail Teluk Cendrawasih berlangsung di empat kabupaten Provinsi Papua, yakni Biak Numfor, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Sarmi.


Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

4 hari lalu

Panglima TNI Sebut Operasi Tegas Dilakukan di Daerah Rawan Papua

Panglima TNI sebut operasi di Papua ini dilakukan dengan 3 pendekatan, yakni pendekatan lunak, pendekatan kultural, dan pendekatan keras.


Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

5 hari lalu

Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mengadu dan melapor ke Komnas HAM atas kasus dugaan penembakan dan pembunuhan oleh polisi


Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

6 hari lalu

Pimpinan MPR Bertemu Menko Polhukam Bahas Pemajuan Papua

MPR mendukung tindakan pemerintah pusat, TNI dan Polri, dalam menciptakan kondisi Papua yang aman, damai, dan kondusif.


Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

6 hari lalu

Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan surat penyitaan Satgas BLBI atas tanah PT Bogor Raya Development (BRD) dan PT Bogor Raya Estatindo (BRE).


KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

6 hari lalu

KPK Periksa Kembali Lukas Enembe untuk Tanyakan Barang Bukti

Lukas Enembe menjadi tersangka dalam kasus suap sejumlah proyek pembangunan di Papua.


Rasio Elektrifikasi 2022 Melambat, ESDM: Wilayah Timur Menjadi Fokus Kami

6 hari lalu

Rasio Elektrifikasi 2022 Melambat, ESDM: Wilayah Timur Menjadi Fokus Kami

Kementerian ESDM bakal meningkatkan rasio elektrifikasi agar seluruh wilayah Indoneia mendapatkan akses listrik.