Wadah Pegawai KPK Bela Bintang Emon

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Februari 2020. OTT Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan mantan Caleg PDIP Harun Masiku. ANTARA/Sigid Kurniawan

    Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap memberikan keterangan kepada wartawan di Kantor KPK, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Februari 2020. OTT Wahyu Setiawan terkait kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan mantan Caleg PDIP Harun Masiku. ANTARA/Sigid Kurniawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Wadah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membela komedian Bintang Emon. WP KPK menganggap kritik itu memberikan semangat tambahan bagi pegawai KPK.

    "Bahwa masih ada orang baik dan pemuda yang berani menyuarakan kebenaran, serta peduli," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo lewat keterangan tertulis, Selasa, 16 Juni 2020.

    Yudi mengatakan memang selalu ada resiko bagi orang yang menyuarakan kebenaran. Ia kagum karena Bintang tidak takut walau difitnah di media sosial tak lama setelah menyampaikan kritiknya. 

    Yudi berharap tindakan Bintang bisa menginspirasi masyarakat lainnya untuk mendukung kerja pemberantasan korupsi. Koruptor, kata dia, masih banyak di luar sana.

    Koruptor, kata dia, merusak ekonomi, mencuri uang negara dan membuat rakyat makin miskin. Kerja memberantas korupsi, ujar dia, butuh dukungan masyarakat luas.

    Sebelumnya, Bintang membuat video yang mengkritik tuntutan satu tahun kepada terdakwa penyerang Novel Baswedan. Tak lama setelah itu, sejumlah akun Twitter memfitnah Emon menggunakan narkoba. Emon telah menjalani tes urin. Hasilnya negatif.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pilkada 2020 Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan

    Komisi Pemilihan Umum siap menggelar Pemilihan Kepada Daerah Serentak di 9 Desember 2020. KPU prioritaskan keselamatan masyarakat dalam Pilkada 2020.