Ini Beberapa Poin Pelanggaran Asimilasi Bahar Bin Smith

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bahar bin Smith menyalami jaksa usai sidang pembelaan di Pengadilan Negeri Bandung di gedung Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kota Bandung, Kamis, 20 Juni 2019. TEMPO/Prima Mulia

    Bahar bin Smith menyalami jaksa usai sidang pembelaan di Pengadilan Negeri Bandung di gedung Dinas Perpustakaan & Kearsipan Kota Bandung, Kamis, 20 Juni 2019. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM memaparkan beberapa poin pelanggaran terpidana kasus penganiayaan, Bahar Bin Smith, sehingga hak asimilasi penceramah ini dicabut.

    "Yang bersangkutan tidak mengindahkan dan mengikuti bimbingan yang dilakukan oleh PK Bapas Bogor, yang memiliki kewenangan melakukan pembimbingan dan pengawasan pelaksanaan asimilasi di rumah," kata Direktur Jenderal Pemasyarakat Reynhard Silitonga dalam siaran pers, Selasa 19 Mei 2020.

    Dalam keterangan resminya, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menjabarkan beberapa poin pelanggaran Bahar.

    Pertama, Bahar diduga melakukan pelanggaran khusus karena menghadiri acara dan memberikan ceramah yang provokatif dan menyebarkan rasa permusuhan dan kebencian kepada pemerintah.

    Kemudian, ceramah yang viral dalam bentuk rekaman ini juga dianggap menimbulkan keresahan di masyarakat.

    Selain itu, Kementerian melihat Bahar melanggar aturan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) dalam kondisi darurat Covid-19 Indonesia, karena mengumpulkan massa saat ceramah.

    "Atas perbuatan tersebut maka kepada yang bersangkutan dinyatakan telah melanggar syarat khusus asimilasi, sebagaimana diatur dalam pasal 136 ayat 2 huruf e Permenkumham nomor 3 tahun 2018 dan kepadanya dicabut asimilasinya dan selanjutnya diperintahkan untuk dimasukkan kembali dalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa pidananya dan sanksi lainnya sesuai ketentuan," kata Reynhard.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pemprov DKI Putuskan Kalender Pendidikan Mulai 13 Juli 2020

    Pemprov DKI Jakarta menetapkan kalender pendidikan 2020/2021 dimulai 13 Juli 2020 dan selesai di Juni 2021. Pada Juli 2021, masuk kalender berikutnya.