Pemerintah Gandeng Perusahaan Stafsus, Demokrat: Itu Jelas Korup

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Rachland Nashidik. TEMPO/Wahyu Setiawan

    Rachland Nashidik. TEMPO/Wahyu Setiawan

    TEMPO.CO, Jakarta-Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengkritik kebijakan Kartu Prakerja pemerintah karena salah satu dari delapan digital platform untuk pelatihan adalah perusahaan yang didirikan salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo (Stafsus Jokowi).

    "Pak @jokowi, apakah benar 'stafsus milenial' presiden, Belva Devara, adalah pemilik dan CEO Ruang Guru? Aplikator mitra resmi pemerintah dalam pelatihan online bagi peserta kartu prakerja dengan total anggaran dari negara sebesar Rp 5.6 triliun?" tulis Rachland di akun Twitternya.

    Saat dihubungi, Rachland mengatakan bahwa kebijakan tersebut korup. "Itu jelas korup," katanya, Selasa, 14 April 2020.

    Rachland berujar kebijakan pelatihan online tidak efektif dalam kondisi pandemi. Lowongan pekerjaan dan peluang berusaha tidak ada, karena pertumbuhan ekonomi diprediksi minus. "Bisnis di mana-mana bangkrut. PHK melonjak. Masak jalan keluarnya pelatihan online?" tuturnya.

    ADVERTISEMENT

    Pendiri Perhimpunan Pendidikan Demokrasi ini mengatakan lebih baik anggaran Kartu Prakerja digunakan untuk program bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya kebijakan ini lebih dapat berefek kepada roda ekonomi.

    "Kalau rakyat diberi uang, mereka masih bisa membeli kebutuhan hidup sehari-hari. Petani, nelayan, bahkan pabrik masih bisa bekerja karena beras, ikan, mi instan, sabun dan lain-lain masih bisa dibeli," tuturnya.

    FIKRI ARIGI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Potongan Janggal Hukuman Djoko Tjandra, Komisi Yudisial akan Ikut Turun Tangan

    Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan banding terdakwa Djoko Tjandra atas kasus suap status red notice. Sejumlah kontroversi mewarnai putusan itu.