Cegah Corona, Kemenristek Produksi 100 Ribu Rapid Test

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas rumah sakit melakukan swab test untuk menditeksi virus corona atau Covid-19 di Indian Wells, California, 26 Maret 2020.  REUTERS/Lucy Nicholson

    Petugas rumah sakit melakukan swab test untuk menditeksi virus corona atau Covid-19 di Indian Wells, California, 26 Maret 2020. REUTERS/Lucy Nicholson

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro mengatakan kementeriannya sedang mengembangkan test kit untuk pengecekan awal dan diagnosis Corona di dalam negeri. “Kami sudah buat test kit dan bisa dipakai di Indonesia,” kata Bambang, Senin, 6 April 2020.

    Bambang mengatakan, konsorsium yang dipimpin Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sedang mengembangkan non-PCR diagnostic test Covid-19 dan PCR diagnostic test Covid-19 atau test kit berbasis PCR.

    Dalam waktu 1 bulan, konsorsium akan mengembangkan mobile test kit untuk PCR diagnostic test Covid-19. “Ini semacam mobile BSL-2 (bio safety laboratorium level 2) untuk mendukung pemeriksaan swab di tempat yang belum dilengkapi laboratorium setara BSL-2,” katanya.

    Untuk non-PCR diagnostic test Covid-19, kata Bambang, ada dua yang dikembangkan, yaitu rapid diagnostic test kit dan rapid diagnostic test microchip.

    Bambang menjelaskan, rapid diagnostic test kit ini akan diproduksi sebanyak 100 ribu unit dalam waktu 1-2 bulan ke depan. Test kit ini bisa membaca secara cepat, lebih kurang 5-10 menit dengan tingkat akurasi sekitar 75 persen.

    Namun, Bambang menyebut ada kemungkinan hasil rapid test false negative karena antibodi muncul setelah 6 hari terinfeksi. Sehingga, pengujian dengan alat ini tidak hanya dilakukan sekali. Bila hasilnya positif, maka bisa ditindaklanjuti dengan pemeriksaan PCR.

    Adapun rapid diagnostic test microchip yang berbasis antigen, bisa mendeteksi mulai hari kedua infeksi. Microchip ini disebut sudah jadi dan perlu waktu 4 bulan untuk bisa produksi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTUN: Blokir Internet di Papua dan Papua Barat Melanggar Hukum

    PTUN umumkan hasil sidang perihal blokir internet di Papua dan Papua Barat pada akhir 2019. Menteri Kominfo dan Presiden dinyatakan melanggar hukum.