Komnas HAM Kritik Wacana Status Darurat Sipil Presiden Jokowi

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendengarkan pidato dari Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz saat mengikuti forum KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis, 26 Maret 2020. Dalam KTT Luar Biasa tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kesepakatan bersama, salah satunya seluruh negara akan patungan membuat vaksin virus Corona. ANTARA/HO/Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr

TEMPO.CO, Jakarta -Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Amiruddin Al Rahab mengkritik rencana pemerintah menerapkan status Darurat Sipil dalam penanganan penyebaran wabah virus Corona.

Menurut dia, Darurat Sipil mengandung banyak potensi pengingkaran pada HAM, terutama hak sipil dan politik.

“Daripada merancang darurat sipil yang mengandung banyak potensi pengingkaran pada HAM, terutama hak-hak sipil dan politik, lebih baik Pemerintah fokus merancang secara seksama upaya untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19,” kata dia lewat keterangan tertulis, Senin, 31 Maret 2020.

Amir mengatakan wacana Presiden Joko Widodo yang akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diiringi dengan status Darurat Sipil sebenarnya tidak tepat. Menurut dia, syarat untuk pemberlakukan Darurat Sipil tidak terpenuhi, karena negara tidak sedang menghadapi pemberontakan atau ancaman politik berbahaya.

Pemerintah daerah, kata dia, juga tidak lumpuh. “Tidak ada situasi kevakuman pemerintahan,” kata dia.

Menurut dia, Indonesia sedang menghadapi darurat pelayanan kesehatan karena meluasnya wabah COVID-19.

Yang dibutuhkan masyarakat adalah fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan serta ketersediaan obat. Ia mengatakan pemerintah juga harus menjamin ketersediaan alat pelindung diri untuk tenaga medis, dan memperbanyak jumlah alat tes Corona.

Ia menilai pemerintah juga perlu memastikan kebutuhan pokok masyarakat yang kehilangan pendapatan karena wabah ini, bukannya Darurat Sipil.






Mobil Listrik Digalakkan, Begini Deretan Mobil Listrik Tunggangan Beberapa Bupati

20 jam lalu

Mobil Listrik Digalakkan, Begini Deretan Mobil Listrik Tunggangan Beberapa Bupati

Presiden Jokowi resmi meneken Instruksi terkait penggunaan Mobil listrik sebagai kendaraan dinas pejabat. Siapa saja yang telah menggunakan?


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

1 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

1 hari lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

1 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Presiden Jokowi Unggah Sketsa Hari Tani Nasional, Netizen Gagal Fokus ke Gambar Intan Lembata

2 hari lalu

Presiden Jokowi Unggah Sketsa Hari Tani Nasional, Netizen Gagal Fokus ke Gambar Intan Lembata

Pada sketsa yang diunggah di akun media sosial resmi Presiden Jokowi, memperlihatkan aktivitas tak biasa di Hari Tani Nasional.


Mau Menikah Tiga Bulan Lagi, Kaesang Persiapan Gendong Bayi

2 hari lalu

Mau Menikah Tiga Bulan Lagi, Kaesang Persiapan Gendong Bayi

Kahiyang Ayu, kakak Kaesang Pangarep mengunggah foto adiknya tengah menggendong anak bungsunya yang baru berumur sebulan.


Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

3 hari lalu

Lukas Enembe Minta Jokowi Izinkan Dirinya Berobat ke Luar Negeri

Pengacara Lukas Enembe memohon agar Presiden Jokowi memberikan izin kliennya berobat ke luar negeri.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

3 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

3 hari lalu

Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

Komnas HAM dinilai perlu mengoptimalkan wewenangnya dalam penyelidikan pro justitia atas kasus pembunuhan Brigadir J.


5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

5 hari lalu

5 Fakta Elektrifikasi 2030: Kendaraan Dinas Dikebut Diganti Mobil Listrik

Melalui Inpres Nomor 7 Tahun 2022, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kendaraan listrik sebagai wajib kendaraan dinas pemerintah.