Komnas HAM Harap Darurat Sipil Tak Dilaksanakan untuk Corona

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Penetapan status Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) oleh pemerintah dalam menghadapi wabah Corona mendapat sorotan dari Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. Ia menilai penetapan status ini menimbulkan banyak kegelisahan publik dan potensial menyebabkan turunnya kepercayaan.

"Jika merujuk pada pasal 59 UU Karantina kesehatan, maka Pemerintah Pusat lepas tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan hidup masyarakat," kata Anam dalam keterangan pers tertulis, Selasa, 31 Maret 2020.

Anam mengatakan publik mulai mempertanyakan alasan pemerintah memilih PSBB sebagai status saat ini. Padahal bisa juga menggunakan pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yang mengatur bahwa rakyat dijamin pemenuhan hidup sehari-hari oleh Pemerintah. Ia menilai dengan penerapan PSBB, pemerintah secara nyata tidak memberikan jaminan kebutuhan hidup sehari ketika prosesnya sedang berlangsung.

Karena itu, Komnas HAM pun telah memberikan rekomendasi kepada Presiden untuk memberikan bantuan langsung sebagai jaminan kehidupan sehari-hari selama proses penanganan Corona. Khususnya jika skema pasal 49 sampai 59 UU Karantina Kesehatan benar-benar diterapkan.

"Penting untuk segara dibuat kebijakan jaminan kebutuhan hidup. Apalagi telah dipilih kebijakan PSBB. Tanpa jaminan ini, potensial kebijakan PSBB melahirkan berbagai pelanggaran HAM dan juga potensial menimbulkan tindakan koersif yang masif dan meluas," kata Anam.

Terlebih, menurut Anam, penerapan PSBB ini akan didampingi dengan Darurat Sipil. Anam mengatakan Komnas HAM berharap status darurat sipil tidak diterapkan.

Anam menilai karakter dasar Darurat Sipil berbeda jauh dengan kondisi darurat kesehatan yang saat ini di terjadi. Kebutuhan kebijakannya pun juga ia nilai berbeda jauh. "Dalam pengalaman Darurat Sipil yang terjadi adalah situasi ketakutan, banyak terjadi tindakan koersif dan malah potensial menimbukan chaos. Pelanggaran HAM terjadi secara masif," kata dia.






Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

1 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

1 hari lalu

Penyintas Petrus Sebut Kepres Nomor 17 Tahun 2022 Sulit Diterima Nalar

Seorang pria yang mengaku target pembunuhan misterius atau Petrus di era Soeharto mengkritik terbitnya Kepres Nomor 17 tahun 2022.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

1 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

3 hari lalu

Akademisi dan Amnesty International Minta Kejaksaan Gelar Penyelidikan Lanjutan Kasus Brigadir J

Komnas HAM dinilai perlu mengoptimalkan wewenangnya dalam penyelidikan pro justitia atas kasus pembunuhan Brigadir J.


Keluarga Brigadir J Bantah Sudah Menyerah

6 hari lalu

Keluarga Brigadir J Bantah Sudah Menyerah

Ayah Brigadir J, Samuel Hutabarat, disebut lelah karena terus menerus menjalani pemeriksaan oleh polisi.


6 Temuan Komnas HAM di Kasus Mutilasi Mimika

6 hari lalu

6 Temuan Komnas HAM di Kasus Mutilasi Mimika

Komnas HAM mengumumkan temuan awal dalam penyelidikan kasus mutilasi 4 warga sipil di Mimika, Papua.


Cerita Komnas HAM Saat Wawancara dengan Pelaku Mutilasi di Mimika

6 hari lalu

Cerita Komnas HAM Saat Wawancara dengan Pelaku Mutilasi di Mimika

Anam bersama timnya melakukan wawancara dalam rangka penyelidikan Komnas HAM di kasus yang menewaskan 4 warga sipil ini.


Komnas HAM Desak TNI Pecat Anggotanya yang Terlibat Kasus Mutilasi di Mimika

6 hari lalu

Komnas HAM Desak TNI Pecat Anggotanya yang Terlibat Kasus Mutilasi di Mimika

Komnas HAM mendorong pendalaman kasus mutilasi di Mimika, Papua ini dengan pendekatan scientific crime investigation khususnya terkait jejak digital.


Komnas HAM Duga Tersangka Mutilasi di Mimika Lakukan Aksinya Lebih Dari Sekali

6 hari lalu

Komnas HAM Duga Tersangka Mutilasi di Mimika Lakukan Aksinya Lebih Dari Sekali

Tim Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian. Tim juga mewawancarai para pelaku baik dari sipil maupun TNI.


Komnas HAM Sebut Pelaku Mutilasi di Mimika Terhubung ke Bisnis Solar

6 hari lalu

Komnas HAM Sebut Pelaku Mutilasi di Mimika Terhubung ke Bisnis Solar

Komnas HAM meminta para pelaku harus dihukum seberat-beratnya, termasuk pemecatan dari keanggotaan TNI.