Anggota DPR Usulkan Potong Gaji untuk Korban Corona

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Muncul usulan potong gaji anggota DPR untuk membantu masyarakat korban virus Corona dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III (2019–2020) di Gedung DPR, Jakarta, hari ini, Senin, 30 Maret 2020.

Usulan tersebut disuarakan politikus dari tiga partai, yakni Partai Golkar, Partai NasDem, dan PKB.

"Saya ingin mengetuk rekan semua bagaimana kita memberikan gaji kita setengahnya untuk membantu yang sedang membutuhkan," kata politikus Partai Golkar Nurul Arifin dalam Rapat Paripurna.

Politikus Partai NasDem Saan Mustopa mengusulkan pemotongan gaji untuk korban Corona dimulai gaji April.

"Kami usul pimpinan inisiasi pemotongan gaji per bulan April ini sebagai bentuk kepedulian kita di DPR," ucap mantan politikus Partai Demokrat itu.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Cucun Ahmad Syamsurijal tak mau ketinggalan. Dia menyatakan pemerintah butuh dukungan dalam memerangi wabah virus Corona.

"Kami PKB sepakat menyampaikan sebagian gaji untuk dialokasikan kepada masyarakat terkena Covid-19."

Mendengar aspirasi tersebut Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pemotongan gaji bakal ditindaklanjuti sesuai usulan resmi dari fraksi-fraksi.

"Setiap fraksi silakan mengusulkan kepada Pimpinan DPR," kata Puan.

Adapun Herman Khaeron dari Partai Demokrat menyampaikan dalam menangani wabah Corona butuh kerja sama dari semua pihak.

Maka Fraksi Demokrat mendukung perubahan APBN guna mengakomodasi relokasi anggaran penanganan masalah virus Corona.






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

1 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

2 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

2 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.