DPR Mulai Masa Sidang Pekan Depan, Duduk akan Diatur Berjauhan

Sejumlah anggota DPR RI saat mengikuti Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2020. Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2019-2020 itu hanya dihadiri 289 dari 575 anggota dewan. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - DPR akan mengakhiri perpanjangan masa reses pada pekan ini. Meski wabah Corona belum berakhir, Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang 2020 tetap akan digelar pada Senin, 30 Maret 2020.

"Tanggal 30 jam 14.00 WIB pembukaan masa sidang," kata Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin melalui pesan singkat, Kamis, 26 Maret 2020. 

Azis mengatakan, besok DPR akan menggelar Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah untuk membahas agenda rapat paripurna.

Adapun Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi mengusulkan rapat paripurna digelar dengan tetap menjaga jarak di tengah pandemi Corona atau Covid-19.

"Jarak per kursi harus dijaga minimal satu meter dan bisa juga menggunakan kursi-kursi balkon jika kurang," ujar dia. 

Dia menuturkan kursi-kursi di balkon ruang sidang biasanya ditempati para staf anggota Dewan, tamu, atau para wartawan yang meliput. Namun, dalam kondisi mendesak seperti sekarang ini, kursi tersebut bisa ditempati anggota DPR.

Baidowi menyatakan ada opsi lain, yaitu anggota DPR mengikuti rapat secara virtual di rumah masing-masing.

DPR telah memperpanjang masa reses yang sedianya berakhir pada Ahad lalu, 22 Maret, menjadi Ahad mendatang, 29 Maret 2020.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan perpanjangan itu diputuskan setelah mencermati perkembangan penyebaran kasus Corona atau Covid-19 di Indonesia.

Baidowi mengarakan DPR harus memulai masa sidang agar segera bisa menjalankan tugasnya. "Kalau DPR tidak masuk, maka tugas-tugas semakin terbengkalai," ucap politilus PPP tersebut.



DPR



Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

39 menit lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

5 jam lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

22 jam lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

1 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

1 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

1 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

1 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

1 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

2 hari lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

2 hari lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.