Lawan Corona, Panglima TNI Diminta Perketat Jalur Perbatasan

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah personel Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-Malaysia dari Yonif Raider 641/Beruang Hitam berpatroli di Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Pada patroli yang dilakukan di sayap kiri dan kanan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tersebut Satgas Pamtas menemukan banyak pagar pembatas antara wilayah Indonesia dan Malaysia dalam kondisi rusak serta lima jalan tikus baru yang diduga menjadi jalur penyelundupan barang dari negeri jiran secara ilegal. ANTARA

    Sejumlah personel Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-Malaysia dari Yonif Raider 641/Beruang Hitam berpatroli di Perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Kamis, 9 Januari 2020. Pada patroli yang dilakukan di sayap kiri dan kanan kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong tersebut Satgas Pamtas menemukan banyak pagar pembatas antara wilayah Indonesia dan Malaysia dalam kondisi rusak serta lima jalan tikus baru yang diduga menjadi jalur penyelundupan barang dari negeri jiran secara ilegal. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, memperketat jalur perlintasan tak resmi alias jalur tikus di perbatasan Indonesia dengan negara lain. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah Corona.

    “Memperketat pengawasan titik-titik perlintasan antar negara yang tidak berstatus sebagai perlintasan resmi,” kata Tito selaku Mendagri sekaligus Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan lewat surat bertanggal 18 Maret 2020.

    Tito meminta pengawasan diperketat baik di jalur darat maupun laut. Dia tak ingin ada aktivitas lintas batas negara yang berpotensi menularkan Covid-19.

    Selain memperketat pengawasan jalur tikus, Tito juga meminta TNI untuk membantu petugas pemeriksaan dan pelayanan lintas batas negara. Khususnya, sebut dia, di titik yang belum berstatus Pos Lintas Batas Negara namun sudah resmi berstatus sebagai tempat pemeriksaan dan pelayanan.

    Surat dari Tito Karnavian ditembuskan ke Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin, Menteri Politik Hukum dan Keamanan serta sejumlah instansi lainnya.

    ROSSENO AJI 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kebijakan Lockdown Merupakan Kewenangan Pemerintah Pusat

    Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan lockdown merupakan wewenang pusat. Lockdown adalah salah satu jenis karantina dalam Undang-undang.