Ramai-ramai Mengecam Rapid Test Corona Anggota DPR dan Keluarga

Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor bersiap melakukan tes cepat (rapid test) pendeteksian COVID-19 kepada orang dalam pengawasan (ODP) di Bogor, Ahad, 23 Maret 2020. ANTARA/Yulius Satria Wijaya

TEMPO.CO, Jakarta - Rencana anggota DPR RI melaksanakan rapid test Corona bagi Anggota Dewan dan keluarga mereka, menuai protes dari sejumlah pihak. Baik protes dari kelompok masyarakat maupun partai di luar pendukung pemerintah. Anggota DPR dinilai tidak memiliki empati terhadap rakyat.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) misalnya, meminta anggota DPR memprioritaskan Rapid Test ini bagi warga yang sudah menyandang status ODP dan PDP.

"Sementara sebagian besar anggota DPR ini kan tidak sedang mengalami gejala terjangkit Virus Corona. Mereka hanya dikejar oleh rasa takut yang keterlaluan kalau-kalau virus mematikan itu sudah merasukki raganya," ujar anggota GIAD, Ray Rangkuti lewat keterangan tertulis pada Selasa, 24 Maret 2020.

Di tengah situasi serba minim dan lambannya gerak pemerintah, kata Rangkuti, anggota DPR beserta keluarga justru ingin diistimewakan. "Pengistimewaan ini menambah luka warga masyarakat kita," ujar dia.

Selain para aktivis, partai di luar pemerintah seperti PKS dan Demokrat juga menentang rencana ini.
“Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dalam keterangan persnya, Senin, 23 Maret 2020.

Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mendesak agar DPR RI dan Pemerintah membatalkan rencana pelaksanaan Rapid Test Covid-19 bagi Anggota Dewan dan keluarga mereka.

"Sebaiknya Rapid Test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. PKS tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Corona lebih membutuhkan segera," kata Pipin di Jakarta 23 Maret 2020.

Menurut Pipin, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan wabah Corona, seharusnya sikap kenegarawanan para pejabat publik ditunjukkan kepada rakyatnya. "Sebaiknya tunjukkan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silahkan," kata dia.






Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

17 jam lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

2 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

2 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

2 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.


Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

3 hari lalu

Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

Jepang melonggarkan perbatasan, namun turis yang masuk hotel tanpa masker akan dilarang.


Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

3 hari lalu

Driver Online Demo di Depan Gedung DPR Hari Ini, Berikut 3 Tuntutannya

Para pengemudi berbasis aplikasi lintas organisasi yang tergabung dalam Koalisi Driver Online (Kado) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR.


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

3 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

4 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Ungkap Dua Opsi Cara Tentukan Pengganti Lili Pintauli

Ada kemungkinan Komisi III menggunakan uji kelayakan dan kepatutan pengganti Lili Pintauli.


UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

4 hari lalu

UU PDP Disahkan, Jhonny G. Plate: Tonggak Sejarah Kemajuan Perlindungan Data di Indonesia

Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan legislasi primer yang menjadi payung hukum pertama perlindungan data pribadi di Indonesia, yakni UU PDP.