TEMPO.CO, Jakarta - Rencana anggota DPR RI melaksanakan rapid test Corona bagi Anggota Dewan dan keluarga mereka, menuai protes dari sejumlah pihak. Baik protes dari kelompok masyarakat maupun partai di luar pendukung pemerintah. Anggota DPR dinilai tidak memiliki empati terhadap rakyat.
Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) misalnya, meminta anggota DPR memprioritaskan Rapid Test ini bagi warga yang sudah menyandang status ODP dan PDP.
"Sementara sebagian besar anggota DPR ini kan tidak sedang mengalami gejala terjangkit Virus Corona. Mereka hanya dikejar oleh rasa takut yang keterlaluan kalau-kalau virus mematikan itu sudah merasukki raganya," ujar anggota GIAD, Ray Rangkuti lewat keterangan tertulis pada Selasa, 24 Maret 2020.
Di tengah situasi serba minim dan lambannya gerak pemerintah, kata Rangkuti, anggota DPR beserta keluarga justru ingin diistimewakan. "Pengistimewaan ini menambah luka warga masyarakat kita," ujar dia.
Selain para aktivis, partai di luar pemerintah seperti PKS dan Demokrat juga menentang rencana ini.
“Dahulukan rakyat, karena mereka yang benar membutuhkan,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono dalam keterangan persnya, Senin, 23 Maret 2020.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pipin Sopian mendesak agar DPR RI dan Pemerintah membatalkan rencana pelaksanaan Rapid Test Covid-19 bagi Anggota Dewan dan keluarga mereka.
"Sebaiknya Rapid Test bagi anggota DPR RI dan keluarga pekan ini dibatalkan. PKS tidak setuju karena ada banyak masyarakat kecil dan tim medis yang merawat pasien Corona lebih membutuhkan segera," kata Pipin di Jakarta 23 Maret 2020.
Menurut Pipin, di tengah masyarakat yang sedang khawatir dengan wabah Corona, seharusnya sikap kenegarawanan para pejabat publik ditunjukkan kepada rakyatnya. "Sebaiknya tunjukkan sikap empati kepada masyarakat. Berikan prioritas bagi yang membutuhkan. Kecuali, jika ada anggota dan keluarganya yang sudah terpapar Covid-19 ya silahkan," kata dia.
