Pandemi Corona, DPR Perpanjang Masa Reses hingga 29 Maret

Pimpinan Komisi III DPR RI berfoto dengan Ketua DPR RI Puan Maharani. Dok. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta-Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memperpanjang masa reses hingga 29 Maret mendatang karena meluasnya penyebaran virus corona di Indonesia. Masa reses sedianya berakhir pada akhir pekan ini dan memasuki masa sidang ketiga kembali pada Senin, 23 Maret 2020.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan keputusan ini diambil dalam rapat konsultasi pengganti Badan Musyawarah yang digelar secara virtual, Jumat sore, 20 Maret 2020. Rapat diikuti oleh seluruh pimpinan fraksi dan pimpinan Dewan. "Hasil rapat menyepakari untuk memperpanjang masa reses dan menunda pembukaan masa sidang DPR RI sampai 29 Maret," kata Puan dalam konferensi persnya. 

Puan menuturkan keputusan itu diambil dengan mencermati perkembangan penyebaran virus corona. Menurutnya, DPR terus mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi penyakit akibat virus corona atau Covid-19.

Anggota Badan Musyawarah dari Partai Persatuan Pembangunan Achmad Baidowi berujar dalam perpanjangan masa reses ini alat kelengkapan dewan (AKD) boleh tetap melakukan pengawasan kepada pemerintah, khususnya yang terkait penanganan Covid-19.

Anggota DPR juga dapat melakukan kunjungan ke daerah pemilihan (dapil) selama dua kali serta mendapat persetujuan pimpinan fraksi dan pimpinan DPR. Selain itu, Komisi juga dapat melakukan kunjungan kerja dengan peserta maksimal 20 orang asalkan disetujui pimpinan DPR. "Apabila pandemi corona terus meluas maka pimpinan DPR diberi mandat untuk dapat memperpanjang masa reses," kata Baidowi.

BUDIARTI UTAMI PUTRI






Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

11 jam lalu

Pemberhentian Hakim MK Aswanto Disebut Perludem Langgar Konstitusi

Perludem menilai Presiden Jokowi bisa menolak permohonan DPR untuk meresmikan pergantian Hakim Mahkamah Konsitusi Aswanto.


Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

1 hari lalu

Anggota Komisi III DPR Bantah Salahi Aturan Pemilihan Ketua Komnas HAM

Ahmad Taufan Damanik menilai pemilihan Ketua Komnas HAM yang baru Atnike Nova Sigiro menyalahi Undang-Undang.


Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

1 hari lalu

Bicara Konflik Geopolitik, Jokowi: Multilateralisme Jalan Paling Efektif

Jokowi menganggap tidak ada satu masalah pun yang bisa diselesaikan sendiri oleh satu negara atau beberapa negara.


DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

1 hari lalu

DPR Berkomitmen Wujudkan Peningkatan Kesejahteraan Prajurit

Sebagai SDM unggul, kapasitas dan kapabilitas prajurit TNI harus menjadi perhatian penting dari sisi pengetahuan kemiliteran maupun akademik yang mumpuni dan terlatih.


Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

2 hari lalu

Puan Maharani Bicara Resesi Ekonomi di Forum Parliamentery 20

Puan Maharani turut mengajak delegasi P20 untuk mencari solusi dan konsensus dalam mengantisipasi resesi ekonomi.


Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

2 hari lalu

Pemilihan Ketua Komnas HAM oleh DPR Dinilai Langgar Aturan

Taufan mengatakan Ketua Komnas HAM seharusnya dipilih oleh sesama komisioner lewat mekanisme rapat paripurna, bukan oleh DPR.


Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

2 hari lalu

Andika Perkasa soal Panglima TNI Baru: Presiden Pasti Pilih Secara Mendadak

Di tengah memasuki usia pensiun, sempat muncul juga wacana untuk memperpanjang masa jabatan Panglima TNI Andika Perkasa.


DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

2 hari lalu

DPR RI Siapkan 55 Unit Hyundai Ioniq 5 untuk Operasional P20 di Jakarta

DPR RI menyediakan 55 unit mobil listrik Hyundai Ioniq 5 untuk digunakan dalam kegiatan 8th G20 Parliamentary Speakers Summit (P20).


Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

2 hari lalu

Wakil Ketua DPR Jajal Mobil Listrik Rakitan Anak Bangsa

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus menjajal kendarai mobil listrik hasil dari produksi rakitan anak bangsa


PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

2 hari lalu

PSI Kecam DPR Anggarkan TV LED Rp 1,5 Miliar

Jika DPR berkukuh untuk membeli TV, maka baiknya DPR membeli produk lokal.