TEMPO.CO, Kediri – Hanindhito Himawan Pramana atau Dhito, putra Sekretaris Kabinet Pramono Anung diprediksi menjadi calon tunggal pemilihan kepala daerah Kabupaten Kediri. Hal ini menuai kritik masyarakat yang menilai pilkada hanya menjadi dinamika elit.
Pengamat politik dari Institut Agama Islam Negeri Kediri Taufik Al Amin mengatakan kemunculan satu calon dalam pemilihan Bupati Kediri periode 2020-2025 menunjukkan kuatnya dominasi elite politik. Masyarakat, menurutnya, belum dilibatkan sehingga keseluruhan proses pilkada menjadi hak partai politik. “Belum dibuka ruang untuk melibatkan masyarakat. Semuanya diperankan parpol yang telah menjadi kartel,” kata Taufik Al Amin, Jumat, 20 Maret 2020.
Jika situasi ini terus dipaksakan dalam pemilihan kepala daerah, ia melihat akan melahirkan situasi yang sama setiap lima tahunnya. Karena itu pemerintah harus memikirkan untuk merevisi regulasi yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi ini, agar menumbuhkan partisipasi publik dalam memilih pemimpin.
Sebab faktanya, demokrasi di Indonesia, kata Taufik, masih menjadi kedaulatan partai. Masyarakat tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah karena terganjal dominasi partai. “Mau calon tunggal atau tidak, itu tergantung partainya,” ujar Taufik Al Amin.
Ketua DPRD Kabupaten Kediri yang juga politikus PDIP, Dodi Purwanto, mengatakan rekomendasi partai untuk calon bupati belum keluar. Namun ia tak memungkiri bahwa satu-satunya nama yang menguat untuk mendapat rekom pusat adalah Hanindhito Himawan Pramana. “Menunggu rekom dulu, baru kita bisa umumkan,” katanya.
Ketika ditanya alasan mengusung Dhito sebagai bakal calon bupati, Dodi mengatakan partainya memiliki kewajiban memberi nilai manfaat kepada masyarakat. Karena itu PDIP Kediri menampilkan Dhito sebagai kader yang memiliki nilai plus.
Meski demikian Dodi mengakui jika nama Dhito tidak mendaftar sebagai bakal calon bupati melalui DPC PDIP Kabupaten Kediri. Anak Pramono Anung itu mendaftar dalam penjaringan di tingkat DPP yang sama-sama memiliki hak untuk menerima pendaftaran.
Soal kemungkinan terjadinya calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah ke depan, Dodi enggan berkomentar. Menurutnya terlalu dini untuk memastikan hal itu mengingat sampai detik ini belum ada satupun partai politik yang mengeluarkan rekomendasi. “Namun kami (PDIP) sudah melakukan komunikasi dengan partai-partai agar bisa bersatu,” katanya.
HARI TRI WASONO
