Polri Enggan Tanggapi Pemanggilan DPR Terkait TKA Cina di Kendari

Reporter

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono di Markas Korps Direktorat Polisi Udara Baharkam Polri, Pamulang, Tangerang Selatan, pada Rabu, 4 Desember 2019. TEMPO/Andita Rahma

TEMPO.CO, Jakarta-Mabes Polri enggan mengomentari ihwal rencana pemanggilan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Kapolri Jenderal Idham Azis terkait masuknya tenaga kerja asing asal Cina di Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Sudah di-release Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara kemarin," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono saat dikonfirmasi, Rabu, 18 Maret 2020.

Senada dengan Argo, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Mabes Polri Komisaris Besar Asep Adi Saputra juga tak mau berkomentar sama sekali terkait wacana pemanggilan itu.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi Hukum DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional Mulfachri Harahap mengatakan berencana memanggil Idham Azis dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk menjelaskan 49 tenaga kerja asing asal China di Kendari yang menjadi polemik. "Rapat Komisi III DPR kemarin (17 Maret) memutuskan akan memanggil Kapolri dan Menkumham," kata Mulfachri seperti dikutip dari Antara pada 18 Maret 2020.

Menurut Mulfachri pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi perbedaan pendapat antara Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Brigadir Jenderal Merdisyam dengan Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Sofyan terkait informasi yang disampaikan ke publik mengenai kedatangan 49 TKA asal China di Bandar Udara Haluoleo, Sulawesi Tenggara pada 15 Maret lalu.

Merdisyam menyebut 49 TKA Cina itu merupakan pekerja di PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) Morosi di Kabupaten Konawe. Mereka datang dari Jakarta untuk memperpanjang visa yang telah habis menyusul larangan keluar masuknya TKA.

Sedangkan Kepala Kantor Perwakilan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Sofyan menyatakan bahwa 49 orang itu bukan TKA lama. Mereka adalah TKA baru yang berasal dari Provinsi Henan, Cina, dan baru tiba di Kendari dengan menumpang pesawat Garuda Indonesia dengan melakukan transit di Thailand.

ANDITA RAHMA | ANTARA






Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

19 menit lalu

Kapolri Lantik 2.123 Perwira, Berpesan Agar Polisi Tidak Antikritik

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berpesan agar polisi tidak antikritik dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 jam lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

1 jam lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

15 jam lalu

Kapolri Listyo Sigit Copot Kapolres Malang Buntut Tragedi Kanjuruhan

Polri telah menaikan kasus tragedi kanjuruhan ke penyidikan.


Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

15 jam lalu

Tim Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan Bidik Pelaku Pidana di Luar Lapangan

Tim pencari fakta tragedi Kanjuruhan akan bekerja mulai Selasa besok. Hasil kerja akan dilaporkan ke Presiden.


Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

16 jam lalu

Mahfud Md Minta Polri Tetapkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan 2-3 Hari

Pemerintah memberi santunan korban meninggal tragedi Kanjuruhan Rp 50 juta.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

18 jam lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

19 jam lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.


Kejagung Koordinasi Jaminan Keamanan JPU dengan Polri dalam Penuntasan Kasus Ferdy Sambo

1 hari lalu

Kejagung Koordinasi Jaminan Keamanan JPU dengan Polri dalam Penuntasan Kasus Ferdy Sambo

Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan kepolisian untuk memastikan jaminan keamanan jaksa yang menutaskan berkas Ferdy Sambo


Mahfud Md Soal Reformasi Polri: Bandar Judi Tersangka, Wewenang Propam Dipecah

1 hari lalu

Mahfud Md Soal Reformasi Polri: Bandar Judi Tersangka, Wewenang Propam Dipecah

Reformasi, kata Mahfud MD, terutama menyangkut masalah kultural, seperti hedonisme, gaya hidup mewah, dan judi yang melibatkan anggota kepolisian.