TKA Cina di Kendari, Ombudsman: Pemerintah Lebih Cinta Pemodal

Komisioner Ombudsman RI Laode Ida di Kantor Ombudsman RI usai diskusi soal rencana penetapan Pati Polri sebagai Penjabat Gubernur, Jakarta, 12 Februari 2018. Tempo/ Adam Prireza

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Ombudsman Laode Ida mengecam pemerintah yang memberikan izin kepada TKA Cina datang ke Indonesia. Keberadaan para TKA ini terekam dalam sebuah video yang diambil di Bandara Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara.

"Itu di kampung saya di Kendari. Dan penyebar videonya sekarang ditangkap oleh Polda Sultra. Bahwa petistiwa di video itu benar," kata Laode saat dikonfirmasi, Senin, 16 Maret 2020.

Ia menilai pemerintah Indonesia tak peduli keselamatan masyarakat, dengan membiarkan para TKA itu masuk. Padahal, kata dia, banyak negara yang membatasi bahkan melarang masuknya warga Cina. Sebab, negara tersebut termasuk episentrum Corona.

"Sebaliknya Indonesia malah masih tetap beri karpet merah untuk para buruh asing dari Cina. Ini, sekali lagi, sangat aneh," kata Laode dalam keterangan tertulisnya, Senin, 16 Maret 2020.

Para pekerja itu, kata Laode akan bekerja di smelter nikel milik PMA asal Cina yang ada di daratan Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Ia mengatakan telah mengkonfirmasi adanya kejadian ini.

Laode juga mempertanyakan langkah Kapolda Sulawesi Tenggara, yang justru menyatakan akan memidanakan orang yang memviralkan video tersebut. Ia menilai sikap Kapolda itu merupakan wujud instrumen negara yang otoriter dan dikendalikan oleh pemodal asing, dan yak mempedulikan ancaman pandemi Virus Corona.

"Sekali lagi, hal itu merupakan sikap dan kebijakan berwatak arogan, suatu ciri negara otoriter di mana para pejabatnya yang lebih cinta pemodal atau warga asing ketimbang keselamatan jiwa dari warganya sendiri," kata Laode.

 






Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

1 hari lalu

Kementan Tahan Produk Hortikultura, Kepala Barantan: Beri Efek Jera Pelaku Usaha

Kepala Barantan Bambang menjelaskan penahanan 1.619 ton produk hortikultura dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha.


Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

1 hari lalu

Kementan Lepas 1.619 Ton Produk Hortikultura yang Sempat Ditahan di Tiga Pelabuhan

Kementan menyatakan 1.619 ton produk hortikultura telah melalui serangkaian tindakan karantina, serta dipastikan sehat dan aman.


Bagaimana Pengusutan Kematian Mahasiswa Universitas Halu Oleo Yusuf Kardawi? Sudah 3 Tahun, 3 Kapolda Sultra

5 hari lalu

Bagaimana Pengusutan Kematian Mahasiswa Universitas Halu Oleo Yusuf Kardawi? Sudah 3 Tahun, 3 Kapolda Sultra

Kasus tewasnya Mahasisawa Universitas Halu Oleo, Yusuf Kardawi saat unjuk rasa 3 tahun lalu, belum ada titik terangnya.


Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

5 hari lalu

Kanada Hapus Aturan Covid-19 untuk Pelancong

Pemerintah Kanada mengumumkan akan segera mencabut semua pembatasan perjalanan Covid-19.


Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

5 hari lalu

Sudah 3 Tahun Kematian Randi dan Yusuf Kardawi Mahasiswa Universitas Halu Oleo, Siapa Tanggung Jawab?

Dua mahasiswa Universitas Halu Oleo, Imawan Randi dan Yusuf Kardawi, tewas saat mengikuti aksi unjuk rasa penolakan RKUHP pada 26 September 2019.


1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

5 hari lalu

1.477 ton Impor Hortikultura Tertahan, Ombudsman Beri Kementan Waktu 5 Hari Lakukan Tindakan Korektif

Ombudsman akan menerjunkan tim untuk sidak.


Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

6 hari lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz Positif Covid-19

Kanselir Jerman Olaf Scholz terinfeksi virus corona sepulang lawatannya ke Timur Tengah.


Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

6 hari lalu

Produk Impor Berizin Ditahan Badan Karantina, Ombudsman: Kerugian Rp 3,2 Miliar

Ombudsman RI mencatat kerugian yang dialami importir produk hortikultura akibat Badan Karantina yang menahan produk impor sejak 4 September 2022.


Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

7 hari lalu

Ombudsman Minta Kemendag Hapus DMO, Zulkifli Hasan: Enggak Bisa

Zulkifli Hasan menegaskan kementeriannya tak akan mengikuti rekomendasi Ombudsman RI untuk menghapus kebijakan pemenuhan kebutuhan domestik atau DMO.


Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

9 hari lalu

Ombudsman Soroti Rangkap Jabatan Mantan Anak Buah Luhut

Menurut Ombudsman, rangkap jabatan Ridwan--utamanya di perusahaan pelat merah, berpotensi timbulnya konflik kepentingan.