Dana Otsus Papua Diperpanjang, Kini Penggunaan Dipantau Pusat

Reporter

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba di Lapangan Bola Irai, Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat, Ahad, 27 Oktober 2019. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang dana otonomi khusus atau dana otsus Papua yang akan habis pada 2021. Keputusan ini diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Rabu, 11 Maret 2020.

"Dana Otsus akan diperpanjang dengan undang-undang yang baru karena masa berlakunya akan habis bulan November tahun 2021, berarti undang-undangnya harus disiapkan dari sekarang," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Rabu, 11 Maret 2020.

Namun, kata Mahfud, dana Otsus ini akan diperpanjang dengan perbaikan sistem, yaitu menggunakan sistem dana alokasi khusus atau DAK afirmasi yang berasal dari APBN. "DAK afirmasi itu artinya nanti terpadu dan terpandu tidak bisa diserahkan seperti dulu jalan sendiri. Sekarang terpadu dan terpandu oleh pusat nanti memandu itu penggunaannya," ujarnya.

Mahfud mengatakan, sistem terpadu ini diberlakukan agar pusat dan daerah bisa sama-sama bertanggung jawab mengelola dana ini. "Yang pusat jangan hanya sekadar menggelontorkan, yang daerah jangan sekadar belanja, tapi ketemu di sini menggelontorkan dana lalu membelanjakan bertanggung jawab sama-sama. Agar ada bermanfaat bagi masyarakat," kata dia.

Dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan pelaksanaan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang pemberiannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya, meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua serta mengurangi kesenjangan antar wilayah, antar kota dan antar kampung.

Sejak 2002 hingga 2020, pemerintah mencatat telah menyalurkan tak kurang dari Rp 94,24 triliun untuk Papua dan Papua Barat. Namun, data terakhir dari Badan Pusat Statistik Nasional menunjukkan pertumbuhan ekonomi Papua di kwartal terakhir tahun 2019 terkontraksi -15.72 persen atau dengan kata lain ekonomi Papua tidak bertumbuh.

Pertumbuhan produk domestik regional bruto Papua juga terjun bebas dari 7.37 persen di akhir tahun 2018 ke -13.63 persen pada kwartal pertama 2019.

Untuk itu, Presiden Jokowi meminta  perlu evaluasi menyeluruh terkait tata kelola dan efektivitas penyaluran dana otsus ini. "Ini angkanya besar sekali (dana Otsus Papua Rp 94,24 Triliun). Apakah betul-betul sudah terdeliver ke masyarakat. Apakah sudah tepat sasaran? output-nya seperti apa? Kalau sudah jadi barang, barangnya apa? Terpenting, dampaknya apa kepada masyarakat?" ujarnya saat membuka rapat terbatas di kantornya, Rabu, 11 Maret 2020.






Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

2 jam lalu

Sambut HUT TNI ke-77, Presiden Jokowi Pimpin Parade Senja di Kemenhan

Presiden Jokowi memimpin parade senja dan upacara penurunan bendera di Kementerian Pertahanan.


Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

5 jam lalu

Presiden Jokowi akan Pimpin Jajak Pasar IKN Pertengahan Oktober Ini

Dalam jajak pasar itu, Jokowi akan berdialog langsung dengan calon investor yang sudah menyatakan ketertarikannya untuk berinvestasi di IKN.


Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

6 jam lalu

Pola Cepat Nasdem Tentukan Capres, Dulu Jokowi Sekarang Anies Baswedan

Partai Nasdem resmi usung Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Pada 2014, Nasdem menjadi partai pertama mendukung PDIP mengusung Jokowi sebagai Capres.


Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

6 jam lalu

Jokowi Digugat soal Ijazah Palsu, Stafsus: Jangan Biasakan Prank Aparat

Gugatan terhadap Jokowi soal ijazah palsu diajukan oleh seorang bernama Bambang Tri Mulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.


Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

10 jam lalu

Freeport Janji Beri Manfaat Langsung ke Pemerintah RI Senilai US$ 80 Miliar hingga 2041

CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengungkapkan, PT Freeport Indonesia telah memberikan banyak keuntungan ekonomi terhadap pemerntah Indonesia sejak 1992 hingga 2021.


Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

11 jam lalu

Jokowi Minta TGIPF Tragedi Kanjuruhan Selesaikan Tugas Dalam Satu Bulan

Mahfud Md mengatakan Presiden Jokowi memberi target TGIPF Tragedi Kanjuruhan menyelesaikan investigasnya selama satu bulan.


Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

11 jam lalu

Mahfud MD Ungkap Rencana Jokowi Kunjungi Korban Tragedi Kanjuruhan Kamis

Mahfud MD memaparkan rencana Presiden Jokowi untuk mengunjungi korban tragedi Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur dan menyerahkan santunan


Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

11 jam lalu

Mengintip Harta Luhut, Airlangga Hartarto, Muhadjir Effendy, dan Mahfud MD: Siapa Menko Jokowi Paling Tajir?

Di antara 4 menko di kabinet Jokowi, siapakah yang paling kaya antara Luhut, Muhadjir Effendy, Airlangga Hartarto atau Mahfud MD? Berapa utangnya?


Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

11 jam lalu

Mahfud Md Sebut Kepres TGIPF Tragedi Kanjuruhan Terbit Hari Ini

Mahfud Md hari ini menemui Presiden Jokowi di Istana Negara untuk membeitahu pembentukan TGIPF Tragedi Kanjuruhan. Akan dibuat Kepres.


Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

12 jam lalu

Sinyal Jokowi Cabut Status Pandemi Covid-19, Ini 5 Negara yang Sudah Tak Wajibkan Pakai Masker

Jokowi memberikan sinyal akan nyatakan pandemi Covid-19 di Indonesia akan berakhir. Negara mana saja yang sudah bebas masker?