Lokataru: Persidangan In Absentia Harun dan Nurhadi Tak Masalah

Reporter

Advokat dari Lembaga advokasi hukum dan HAM Lokataru, Haris Azhar, saat melaporkan Ketua Pengadilan Negeri Timika, Papua, Relly D. Behuku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus gratifikasi, 12 Februari 2018. Dewi Nurita/Tempo

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Lokataru Foundation Haris Azhar mengatakan pengadilan in absentia untuk mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung Nurhadi dan caleg PDIP Harun Masiku yang masih buron mungkin saja terjadi. Ia menyebut tak ada permasalahan dalam pernyataan tersebut.

“In absentia ya biarin aja, sidang in absentia itu ada syarat-syaratnya dan ada salah satu itu harus dipenuhi KPK nya sendiri. Itu satu hal yang mungkin terjadi. Itu bukan pernyataan yang bermasalah,” kata Haris kepada wartawan selepas diskusi Opini di Hotel Ibis Tamarin, Jakarta, Jumat, 6 Maret 2020.

Haris mengatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi diantaranya adalah menyusun surat dakwaan, surat formil, dan materil. Ia menyebut KPK harus bisa menemukan bukti untuk persidangan ini, bukan hanya menyusun ceritanya.

Bila syarat-syarat itu terpenuhi, maka baik Harun maupun Nurhadi yang buron hingga saat ini bisa dibawa ke pengadilan. Pada saat di pengadilan, nanti akan ada kesaksian yang bisa merangkai teorinya.

Haris mengatakan pasti akan ada penolakan dari pihak kuasa hukum dan keluarga. Namun, kata dia, lebih baik keberatan tersebut disampaikan dalam bentuk peninjauan kembali atau PK.

“Kan putusan bisa inkrah. Misalnya kan in absentia, terus setelah in absentia diputus, inkrah putusannya, Harun Masiku nongol bisa ajuin PK,” kata Haris.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Nurul Ghufron sebelumnya mengatakan lembaga antikorupsi ini membuka peluang menyidangkan Nurhadi dan Harun Masiku secara in absentia. Kemungkinan itu akan dilakukan bila kedua tersangka korupsi itu tak kunjung tertangkap hingga naik ke tahap penuntutan.

"Tidak menutup kemungkinan akan tetap kami lanjutkan persidangan dengan in absentia," kata Ghufron di kantornya, Jakarta, Kamis, 5 Maret 2020.

Nurhadi merupakan mantan Sekretaris Mahkamah Agung yang disangka menerima suap dan gratifikasi Rp 46 miliar terkait pengaturan perkara. Sementara, Harun Masiku adalah kader PDIP yang diduga menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan. Namun, keduanya kini belum ditangkap KPK dan masih dalam pencarian.






Hasto Kristiyanto Tuding Pemilu 2009 Banyak Kecurangan, Demokrat Singgung Harun Masiku

5 hari lalu

Hasto Kristiyanto Tuding Pemilu 2009 Banyak Kecurangan, Demokrat Singgung Harun Masiku

Hasto Kristiyanto diminta tak menyebarkan hoaks tanpa bukti yang jelas.


Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

25 hari lalu

Jurnalis Tempo Nurhadi Kecewa JPU Baru Mengirim Kontra Memori Kasasi Setelah Didatangi

Jurnalis Tempo korban tindak kekerasan anggota polisi, Nurhadi, meminta penjelasan jaksa penuntut mengapa tak segera mengirim kontra memori kasasi.


AJI Jakarta dan LBH Pers Kawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi oleh Anggota Polri

29 hari lalu

AJI Jakarta dan LBH Pers Kawal Kasus Kekerasan Terhadap Jurnalis Nurhadi oleh Anggota Polri

Kekerasan terhadap jurnalis Nurhadi oleh anggota Polri mendapat pengawalan dari AJI Jakarta dan LBH Pers. Kasus ini proses kasasi di Mahkamah Agung.


Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, AJI Desak MA Perberat Hukuman 2 Polisi Pelaku

30 hari lalu

Kasus Penganiayaan Jurnalis Nurhadi, AJI Desak MA Perberat Hukuman 2 Polisi Pelaku

AJI mendesak Mahkamah Agung memperberat hukuman 2 anggota polisi penganiaya jurnalis Tempo, Nurhadi.


Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

33 hari lalu

Buron Paulus Tannos Diduga Berada di Singapura, Ini Upaya KPK

KPK masih menunggu atutan turunan dalam upaya ekstradisi Paulus Tannos yang diduga berada di Singapura tersebut.


Selain Mardani Maming, Inilah 5 Buronan KPK Termasuk Harun Masiku

56 hari lalu

Selain Mardani Maming, Inilah 5 Buronan KPK Termasuk Harun Masiku

KPK masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar, yaitu menangkap lima buronan yang hingga kini masih dalam pelarian.


Mardani H Maming Jadi Buronan KPK, PDIP Yakin Kadernya Akan Kooperatif

26 Juli 2022

Mardani H Maming Jadi Buronan KPK, PDIP Yakin Kadernya Akan Kooperatif

PDIP menyatakan tak akan mengintervensi KPK dalam penanganan kasus kadernya, Mardani H Maming.


2 DPO Kasus Kayu Ilegal di Makassar Diajukan Pengadilan in Absentia, Bagaimana Proses Hukum ini?

14 Juli 2022

2 DPO Kasus Kayu Ilegal di Makassar Diajukan Pengadilan in Absentia, Bagaimana Proses Hukum ini?

Kejati Sulawesi Selatan mendorong kasus hukum pengangkutan kayu ilegal dengan terdakwa Sutarmi dan Toto Solehuddin dilanjutkan pengadilan in absentia.


KPK Panggil Waki Bupati Blitar dalam Perkara TPPU Nurhadi

4 Juli 2022

KPK Panggil Waki Bupati Blitar dalam Perkara TPPU Nurhadi

Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso merupakan adik ipar bekas Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi.


Firli Bahuri Sebut KPK Belum Tanya Keberadaan Harun Masiku ke PDIP

30 Juni 2022

Firli Bahuri Sebut KPK Belum Tanya Keberadaan Harun Masiku ke PDIP

Ketua KPK Firli Bahuri berjanji akan mencari Harun Masiku sampai ketemu. KPK telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak untuk mencari Masiku.