KPA hingga Lokataru Tolak Hadiri Undangan KSP Bahas Omnibus Law

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati dalam acara memperingati 15 tahun meninggalnya Munir Said Thalib di Jakarta, Sabtu, 7 September 2019. Aktivis HAM tersebut tewas dalam penerbangan ke Amsterdam pada 7 September 2004 karena racun arsenik. TEMPO/Genta Shadra Ayubi.

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah organisasi kelompok masyarakat sipil menolak menghadiri undangan Kantor Staf Presiden (KSP) untuk membahas omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Undangan itu sebelumnya dilayangkan oleh Pelaksana tugas Deputi V Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardani.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan RUU Cipta Kerja melenceng dari janji pemerintah menjalankan reforma agraria. Dewi juga menegaskan sikap KPA menolak seluruhnya omnibus law gagasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini. "Kami mengapresiasi inisiatif ini namun KPA tidak akan hadir dalam undangan rapat yang dimaksud," kata Dewi, sebagaimana surat jawaban KPA kepada KSP tanggal 2 Maret 2020.

Lembaga-lembaga lainnya yang menolak hadir adalah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL), Indonesian Corruption Watch (ICW), hingga Lokataru.

Dalam salinan undangan dari KSP tanggal 26 Februari 2020, pertemuan diagendakan untuk penyerahan pandangan tertulis terkait dengan materi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja. Pertemuan itu digelar di Hotel Ashley, Menteng, Jakarta Pusat.

Ketua YLBHI Asfinawati mempertanyakan sikap pemerintah yang baru mengundang kelompok masyarakat sipil. Padahal draf RUU Cipta Kerja sudah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada 12 Februari lalu.

"Kalau niat undangannya benar-benar mau meminta aspirasi kenapa tidak mengundang sebelum draf diserahkan ke DPR? Juga menyembunyikan draf sebelum dikirim ke DPR?" kata Asfinawati melalui pesan teks.

Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati menyebut omnibus law Cipta Kerja menggambarkan komitmen buruk Presiden Jokowi terhadap perlindungan lingkungan hidup. Selain itu, Walhi memandang pemerintah akan melanggengkan krisis lingkungan semata-mata demi investasi.

"Penolakan ini didasari pada kajian kami bahwa semangat pembuatan kebijakan ini ditujukan untuk melindungi investasi dengan membabat regulasi-regulasi yang dianggap menghambat," kata Yaya, sapaan Hidayati melalui surat terbukanya pada Selasa, 3 Maret 2020.

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi mengatakan pemujaan berlebihan terhadap investasi skala besar selama ini terbukti sangat merugikan masyarakat adat. Dengan itu, kata dia, wilayah-wilayah adat dirampas dan diberikan izin investasi sektor kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan lainnya.

"Posisi AMAN sudah jelas tegas #TolakOmnibusCILAKA," kata Rukka kepada Tempo, mengutip ulang jawabannya atas undangan KSP.

Koordinator KontraS Yati Andriyani mengkhawatirkan pertemuan itu menjadi ruang justifikasi pelibatan masyarakat sipil dalam pembahasan omnibus law. Padahal sebelumnya pemerintah bersikap tertutup selama proses penyusunan. "Kami mendesak DPR dan pemerintah untuk berhenti membahas RUU Cipta Kerja berdasarkan alasan-alasan yang sudah dijabarkan sebelumnya," kata Yati.

Adapun Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar mengatakan, RUU Cipta Kerja wajib ditolak karena cara penyusunannya sudah cacat dan melanggar berbagai prinsip rule of law serta HAM. RUU ini, kata dia, berisi gabungan RUU yang ditolak masyarakat melalui demonstrasi Septembr 2019.

Haris mengingatkan lima orang pemuda (mahasiswa dan siswa) bahkan tewas dan ribuan lainnya menjadi korban kekerasan aparat polisi, tetapi hingga kini belum ada penegakan hukum. Haris mengatakan, pemerintah dan DPR semestinya berhenti membahas RUU Cipta Kerja itu. "Kami menolak jika surat ini dijadikan legitimasi pemerintah sebagai bentuk partisipasi masyarakat," kata Haris Azhar dalam suratnya yang menolak hadir.

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo juga menyebut lembaganya menolak dijadikan legitimasi bahwa ada proses diskusi dengan masyarakat sipil, tetapi poin bermasalah nantinya tetap dipaksakan menjadi aturan. Adnan pun mengungkit sikap pemerintah yang tetap melakukan revisi Undang-undang KPK meskipun sudah berkali-kali mendapatkan masukan dari masyarakat sipil dan para tokoh. "Pengalaman kami dengan revisi UU KPK sudah cukup memberi pelajaran berharga," kata dia.







Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

2 hari lalu

Tragedi Kanjuruhan, YLBHI Sebut Ada Pelanggaran Penanganan Massa Oleh Polisi

YLBHI menyebut ada pelanggaran penanganan massa oleh polisi sehingga Tragedi Kanjuruhan memakan korban hingga 129 orang.


Istana Akui Nantikan Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 18 Tahun di DPR

4 hari lalu

Istana Akui Nantikan Pengesahan RUU PPRT yang Mangkrak 18 Tahun di DPR

Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramowardhani, menyebut pemerintah serius menggodok Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Bahkan, Jaleswari menyebut pemerintah telah membentuk gugus tugas percepatan pembahasan tentang UU PPRT.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

7 hari lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

8 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

10 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

10 hari lalu

Kemenkop UKM Minta Masyarakat Kawal Putusan PKPU di Kasus Suap Homologasi KSP

Kemenkop UKM mengimbau seluruh pihak ikut mengawal implementasi putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) perkara permohonan pembatalan homologasi KSP (Koperasi Simpan Pinjam)


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

10 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


KSP Bantah Ada Pemotongan BLT BBM di Desa Cikakak Brebes

11 hari lalu

KSP Bantah Ada Pemotongan BLT BBM di Desa Cikakak Brebes

Kantor Staf Presiden atau KSP membantah ada pemotongan Bantuan Langsung Tunai Badan Bakar Minyak atau BLT BBM di Desa Cikakak, kabupaten Brebes


Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

11 hari lalu

Adnan Buyung Nasution dalam Kenangan Bambang Widjojanto: Seandainya Hari Ini ABN Masih Ada...

Bambang Widjojanto ingat betul Adnan Buyung Nasution yang memberinya jalan di LBH dan YLBHI kemudian. Begini kesannya terhadap pendekar hukum itu.


7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

11 hari lalu

7 Tahun Pendekar Hukum Adnan Buyung Nasution Berpulang, Kisah Mendirikan LBH dan YLBHI

Adnan Buyung Nasution sudah 7 tahun berpulang. Pemikiran pendiri LBH dan YLBHI, advokat sekaligus aktivis HAM ini terus bergaung hingga saat ini.