Sekjen MUI Sebut Omnibus Law Cipta Kerja Pentingkan Pengusaha

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendeklarasikan sembilan hasil Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII Bangka Belitung. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan peserta Kongres Ulama Islam Indonesia ke VII melihat omnibus law RUU Cipta Kerja mementingkan pengusaha. 

"Sementara kepentingan pekerja dan rakyat terabaikan," kata Anwar saat dihubungi Tempo, Ahad, 1 Maret 2020.

Ia mengatakan jika pemerintah ingin tetap meloloskan RUU itu, maka Kongres meminta aturan tersebut dibuat untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

"Perlu diketahui bahwa kita membangun bukan untuk kepentingan segelintir orang tapi adalah untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat," ujarnya.

Anwar mengimbau agar pemerintah tidak hanya mendengarkan suara dari para pengusaha saat merumuskan RUU Cipta Kerja ini melainkan juga dari masyarakat.

"Apalagi pemerintah dipilih dan diberi mandat oleh rakyat untuk itu pemerintah juga harus bekerja untuk rakyat dan bagi menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi mereka," ujarnya.

Salah satu rekomendasi Kongres Ulama Islam ke VII pada 26-29 Februari 2020 di Bangka Belitung adalah menolak RUU Cipta Kerja. Selain itu, kongres juga menolak RUU Ketahanan Keluarga dan membubarkan BPIP.






Putri Candrawathi Akhirnya Ditahan, MUI: Banyak Perempuan Punya Anak Kecil Juga Ditahan

3 hari lalu

Putri Candrawathi Akhirnya Ditahan, MUI: Banyak Perempuan Punya Anak Kecil Juga Ditahan

Majelis Ulama Indonesia menilai penahanan Putri Candrawathi wujud komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

8 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

10 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

10 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

12 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

12 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Menjelang Sidang Pleidoi Ade Yasin, MUI 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Gelar Istighosah

16 hari lalu

Menjelang Sidang Pleidoi Ade Yasin, MUI 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor Gelar Istighosah

Istighosah serentak mendoakan Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin itu diadakan di 40 kecamatan selama 4 hari berturut-turut.


Azyumardi Azra Meninggal, Anwar Abbas Sebut Pandangan Beliau Banyak Dijadikan Rujukan

16 hari lalu

Azyumardi Azra Meninggal, Anwar Abbas Sebut Pandangan Beliau Banyak Dijadikan Rujukan

Azyumardi Azra disebut menyuburkan budaya akademik dan ilmiah di kalangan akademisi dan mahasiswa UNI Syarif Hidayatullah


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

17 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

19 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.