TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, mengatakan peserta Kongres Ulama Islam Indonesia ke VII melihat omnibus law RUU Cipta Kerja mementingkan pengusaha.
"Sementara kepentingan pekerja dan rakyat terabaikan," kata Anwar saat dihubungi Tempo, Ahad, 1 Maret 2020.
Ia mengatakan jika pemerintah ingin tetap meloloskan RUU itu, maka Kongres meminta aturan tersebut dibuat untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
"Perlu diketahui bahwa kita membangun bukan untuk kepentingan segelintir orang tapi adalah untuk bisa dinikmati oleh seluruh rakyat," ujarnya.
Anwar mengimbau agar pemerintah tidak hanya mendengarkan suara dari para pengusaha saat merumuskan RUU Cipta Kerja ini melainkan juga dari masyarakat.
"Apalagi pemerintah dipilih dan diberi mandat oleh rakyat untuk itu pemerintah juga harus bekerja untuk rakyat dan bagi menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi mereka," ujarnya.
Salah satu rekomendasi Kongres Ulama Islam ke VII pada 26-29 Februari 2020 di Bangka Belitung adalah menolak RUU Cipta Kerja. Selain itu, kongres juga menolak RUU Ketahanan Keluarga dan membubarkan BPIP.
