DPR Minta Negara Jamin Kerahasiaan Identitas Pasien Virus Corona

Reporter

Petugas keamanan menggunakan masker saat beraktivitas di RSPI Suliasti Saroso, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020. Presiden Joko Widodo mengumumkan dua WNI positif terjangkit virus Corona dan saat ini sedang dirawat di RSPI Suliasti Saroso. TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi I DPR, Charles Honoris, mengatakan negara harus menjamin kerahasiaan identitas atau data pribadi WNI positif virus corona

Menurut Charles, tersebar luasnya data pribadi seperti nama lengkap, alamat tinggal, foto pasien lewat media sosial atau lainnya merupakan pelanggaran privasi warga negara.

"Negara seharusnya bisa melindungi kerahasiaan data pribadi dan menutup ruang sekecil apa pun terhadap pelanggaran tersebut," kata Charles di Jakarta, Selasa, 3 Maret 2020. Anggota Fraksi PDIP itu menegaskan bahwa privasi adalah salah satu hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945.

Charles mengatakan Singapura dan Jepang telah memberi contoh bagaimana identitas dan data pribadi pasien corona, termasuk pasien WNI yang ada di dua negara tersebut, terjamin kerahasiaannya. "Bahkan otoritas setempat tidak membuka identitas pasien WNI kepada perwakilan RI sekalipun tanpa adanya izin lebih dulu dari pasien yang bersangkutan," kata Charles.

Ia mengatakan sayangnya hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur penuh tentang mekanisme pemulihan bagi pemegang hak atas pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi.

Oleh karena itu, kata Charles, RUU Perlindungan Data Pribadi yang saat ini sedang dibahas Komisi I DPR dan Pemerintah nantinya akan mengatur sanksi baik administratif maupun pidana bagi pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi warga negara, termasuk dalam penyelenggaraan layanan kesehatan.







Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

4 hari lalu

Pinjol Ilegal Marak, OJK Perketat Pengawasan

OJK mencatat jumlah pinjol ilegal yang berhasil diblokir mencapai 4.000 platform.


Inilah 4 Poin Penting Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

4 hari lalu

Inilah 4 Poin Penting Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP)

Setelah disahkan DPR pada Selasa, 20 September 2022, berikut adalah empat poin penting dalam Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).


Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

5 hari lalu

Jepang Bakal Larang Turis Tanpa Masker Masuk Hotel

Jepang melonggarkan perbatasan, namun turis yang masuk hotel tanpa masker akan dilarang.


Kebocoran Data oleh Bjorka, Kaspersky Ungkap Cara Menangkis Pelanggaran Data

5 hari lalu

Kebocoran Data oleh Bjorka, Kaspersky Ungkap Cara Menangkis Pelanggaran Data

Kebocoran data di salah satu forum online breached.to. dinilai bakal berdampak buruk pada reputasi organisasi yang mengelola data pribadi.


Ragu Data Pribadi Terlindungi UU PDP

5 hari lalu

Ragu Data Pribadi Terlindungi UU PDP

Pegiat demokrasi ragu UU Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP mampu mencegah kebocoran data pribadi.


Selain Bjorka, Ada 11 Juta Ancaman Siber Terdeteksi di Indonesia

5 hari lalu

Selain Bjorka, Ada 11 Juta Ancaman Siber Terdeteksi di Indonesia

Kasus kebocoran data oleh akun anonim Bjorka di salah satu forum online breached.to bukan satu-satunya ancaman siber yang menyerang Indonesia.


ELSAM : Pengesahan UU PDP Hanya Lahirkan Macan Kertas

6 hari lalu

ELSAM : Pengesahan UU PDP Hanya Lahirkan Macan Kertas

Setelah dinanti 2,5 tahun, kenapa masih ada keraguan UU PDP dapat menjawab berbagai permasalahan perlindungan data pribadi di Indonesia?


UU PDP, Menjual atau Membeli Data Pribadi Dipidana 5 Tahun atau Denda Rp 50 Miliar

6 hari lalu

UU PDP, Menjual atau Membeli Data Pribadi Dipidana 5 Tahun atau Denda Rp 50 Miliar

UU PDP terdiri dari 16 bab dan 76 pasal, yang mengatur hal-hal mendasar untuk melindungi data pribadi individual.


Menkominfo: Memalsukan Data Pribadi Bisa Dipidana 6 Tahun atau Denda Rp 60 Miliar

6 hari lalu

Menkominfo: Memalsukan Data Pribadi Bisa Dipidana 6 Tahun atau Denda Rp 60 Miliar

Menkominfo Johnny G. Plate menjelaskan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi disiapkan untuk seluruh pihak yang memproses data pribadi masyarakat.


Johnny G. Plate: Lembaga Perlindungan Data Pribadi Langsung di Bawah Presiden, Ini Tugasnya

6 hari lalu

Johnny G. Plate: Lembaga Perlindungan Data Pribadi Langsung di Bawah Presiden, Ini Tugasnya

Menkominfo Johnny G. Plate mengungkapkan lembaga Perlindungan Data Pribadi, kini berada langsung di bawah lembaga presiden.