Jaksa Agung Pastikan Jampidsus Baru Mampu Tangani Jiwasraya

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, Ali Mukartono membacakan tuntutan pada  sidang lanjutan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 20 April 2017. Sebelum membacakan tuntutan, Ali sempat meminta agar keterangan saksi tidak dibacakan dalam persidangan.  ANTARA/Muhammad Adimaja

    Ketua Jaksa Penuntut Umum (JPU) persidangan kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama, Ali Mukartono membacakan tuntutan pada sidang lanjutan tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 20 April 2017. Sebelum membacakan tuntutan, Ali sempat meminta agar keterangan saksi tidak dibacakan dalam persidangan. ANTARA/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, JakartaJaksa Agung ST Burhanuddin memastikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Ali Mukartono yang baru dilantik hari ini, Jumat 28 Februari 2020 bisa menangani kasus besar seperti PT Asuransi Jiwasraya. Ali menggantikan M. Adi Toegarisman yang menjabat Jampidsus sejak 2017 dan telah purnatugas.

    "Pasti karena kalau saya pilih ya tentunya yang mampu dan Insya Allah Pak Ali akan sama polanya dengan Pak Adi," kata Jaksa Agung di kantornya pada Jumat, 28 Februari 2020. Bersama-sama di kejaksaan, Jaksa Agung tahu persis pergerakan ketiganya.  

    Burhanuddin berharap Ali bisa bekerja selayaknya yang telah dilakukan Adi selama ini. Adi yang purnatugas tinggal di Jakarta. "Jadi bisa lakukan koordinasi."

    Jaksa Agung mengatakan sejak beberapa hari lalu Ali sudah menjadi pelaksana harian di Jampidsus ketika Adi mengurusi reformasi birokrasi. Adi kerap kali bertugas ke sejumlah daerah. “Begitu Pak Ali hari ini masuk, sudah settled, Pak Ali bisa kerja cepat."

    Selain Ali Mukartono, Kejaksaan Agung juga melantik Sunarta sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, dan Mangihut Sinaga sebagai Staf Ahli Jaksa Agung Bidang Pembinaan.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.