Unggul di Dua Survei, PKS Ingatkan Anies Soal Banjir di Jakarta

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri seminar Bank Pembangunan Daerah SI Sinergi BUMD di Ancol Jakarta Utara, Sabtu 22 Februari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri seminar Bank Pembangunan Daerah SI Sinergi BUMD di Ancol Jakarta Utara, Sabtu 22 Februari 2020. Tempo/Taufiq Siddiq

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mustafa Kamal, mengaku senang dengan hasil survei Indo Barometer dan Median yang menyatakan bahwa Gubernur DKI Anies Baswedan unggul dalam Pilpres 2024.

    "Ya kami senang sekali dong. Artinya kader yang kami dukung di Pilkada DKI Jakarta mempunyai nilai yang luar biasa di mata rakyat," kata Mustafa di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Selasa, 25 Februari 2020.

    Meski senang, Mustafa mengingatkan Anies untuk membuktikan janji-janjinya. "Kalau Pak Anies Baswedan bisa melewati tantangan-tantangan masalah besar di Ibu Kota, itu artinya kami mempunyai pertimbangan yang lebih kokoh lagi untuk mempersiapkan beliau," kata dia.

    Salah satu tantangan besarnya, menurut Mustafa, adalah mengatasi banjir. Ia menilai perlu ada jawaban konkrit.

    "Yang paling penting itu sebelum lainnya adalah early warning system. Supaya jangan kagetan di sudut-sudut kota Jakarta yang tiba-tiba muncul air yang seharusnya bisa terdeteksi lebih awal. Sehingga kejadian di RSCM itu jangan sampai terjadi lagi."

    Hasil sigi lembaga survei Indo Barometer menunjukkan 22,5 persen masyarakat memilih Prabowo Subianto seandainya pemilihan presiden digelar hari ini. Di bawah Prabowo ada Anies Baswedan dengan 14,3 persen, Sandiaga Salahuddin Uno 8,1 persen, Ganjar Pranowo 7,7 persen, Tri Rismaharini 6,8 persen, dan nama lainnya (<6,0 persen).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.