TEMPO.CO, Jakarta - Politikus PDIP yang juga Ketua Komisi Hukum DPR, Herman Hery, meminta aparat penegak hukum mempidanakan vendor pengadaan sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta karena lalai sehingga Harun Masiku bisa lolos.
“Ini sistem perekrutan yang salah, tidak profesional. Apa yang terjadi hari ini, jangan dianggap kebetulan. Para pihak, kalau perlu diberi sanksi pidana. Ini wajah negara. Akibat kesalahan yang hanya sepele, negara gaduh berminggu-minggu,” ujar Herman dalam rapat kerja bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly di Komisi III DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 24 Februari 2020.
Sebelumnya, tim pencari fakta kepulangan Harun menyebut vendor pengadaan sistem imigrasi lalai menghubungkan PC di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta ke server. Sehingga kepulangan caleg PDIP yang menjadi tersangka kasus suap kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 7 Januari 2020 tak terpantau.
Herman mengatakan, sebagai manusia ia bisa memaklumi bahwa kesalahan yang terjadi merupakan human error. Namun, sebagai sebuah negara, ia menyebut kesalahan ini berdampak besar. Tak hanya soal lolosnya buronan Komisi Pemberantasan Korupsi Harun Masiku, tapi bisa jadi juga teroris.
Terkait usulan Herman ini, Yasonna mengaku tidak akan gegabah. Ia mengatakan perlu ada kajian apakah ada undur pidana atau tidak dalam kesalahan yang dilakukan pihak ketiga tersebut.
“Kan kita harus lihat dulu apakah ada unsur pidananya. Tapi saya harus minta pertanggungjawaban. Kalau blacklist kami pasti blacklist lah,” kata Yasonna kepada wartawan setelah rapat.
