Survei: Elektabilitas PKS Salip Nasdem-PKB, Dinilai Paling Islami

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempelkan sjeumlah stiker berlambangkan PKS pada kampanye perdana di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, (16/3). TEMPO/Subekti

    Seorang pendukung Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menempelkan sjeumlah stiker berlambangkan PKS pada kampanye perdana di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, (16/3). TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Hasil sigi lembaga survei Indo Barometer menunjukkan elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) melesat naik. Dari hasil survei, elektabilitas PKS kini menempati peringkat keempat, padahal dalam pemilihan legislatif 2019 lalu berada di posisi ke tujuh.

    Dukungan publik terhadap parpol untuk tingkat DPR RI yang paling banyak dipilih adalah PDI Perjuangan 24,8 persen, kemudian Gerindra 14,8 persen, Golkar 8,1 persen, PKS 7,8 persen, PKB 5,6 persen dan Demokrat 5,5 persen. “Partai lainnya kurang dari 5,0 persen dan yang masih menjawab rahasia/tidak tahu/tidak jawab sebesar 22,4 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari, di Hotel Atlet Century Jakarta Minggu, 23 Februari 2020. 

    Menurut survei, ada lima alasan utama publik memilih partai politik, yakni; kerja partai bermanfaat untuk masyarakat, suka dengan tokoh atau kader partainya, partai pilihan sejak dulu, dekat dengan rakyat, dan sesuai hati nurani.

    PDIP sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi lekat dengan imej dekat dengan rakyat, kerja partai bermanfaat untuk masyarakat, dan partai pilihan sejak dulu. Gerindra banyak didukung karena kesukaan responden terhadap tokoh atau kader partainya dan sesuai dengan hati nurani. Akan halnya Golkar dipilih karena dianggap sebagai partai pilihan sejak dulu.

    Sebanyak 52,3 persen responden mengenal PKS sebagai partai Islam. “Yang berpendapat PKS sebagai partai yang mempunyai komitmen sebanyak 25,0 persen," ujar Qodari.

    Untuk PKB, hanya 27,3 responden yang menganggap mereka partai Islam dan PPP hanya 18,2 persen.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.