Merasa Kecolongan, Golkar Tarik Dukungan RUU Ketahanan Keluarga

Ketua Pelaksana Silaturahmi Nurul Arifin, memberikan keterangan kepada awak media terkait pelaksanaan silaturahim nasional rekonsiliasi antara dua kubu kepengurusan Partai Golkar, di kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, 30 Oktober 2015. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Golkar DPR RI merasa kecolongan bahwa anggotanya, Endang Maria Astuti mengusung Rancangan Undang-undang atau RUU Ketahanan Keluarga. Golkar pun menarik dukungannya atas pengusulan RUU ini.

"Kami dari FPG merasa kecolongan tentang adanya seorang anggota yang mengusung RUU ketahanan keluarga. Kami menarik dukungan terhadap RUU Ketahanan Keluarga ini," kata Ketua Kelompok Fraksi Badan Legislasi dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin melalui siaran pers pada Kamis, 20 Februari 2020.

Nurul mengatakan, seharusnya Endang berkonsultasi dan mempresentasikan usulannya kepada fraksi sebelum menjadi pengusul sebuah RUU. Menurut Nurul, Baleg sudah keberatan sejak RUU itu dipresentasikan.

Berkaitan dengan RUU tersebut, Nurul berpendapat tidak seharusnya urusan domestik soal cara mengurus dan mengasuh anak diintervensi negara. Setiap keluarga dan anak, kata dia, memiliki entitasnya masing-masing.

Alasan bahwa negara bertanggung jawab pada kesejahteraan keluarga disebut Nurul sudah diakomodasi oleh sejumlah program seperti PIP, PKH, dan BPJS.

"Saya melihat RUU ini bertujuan mendidik keluarga secara homogen. Unsur-unsur heterogenitas dinafikkan," kata Nurul.

Adapun terkait kekerasan dalam rumah tangga, baik secara seksual, fisik, maupun dari faktor ekonomi, disebut Nurul sudah diatur dalam UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan KUHP.

Selain Endang, draf RUU Ketahanan Keluarga ini diusulkan oleh Ledia Hanifa dan Netty Prasetiyani dari Partai Keadilan Sejahtera, Sodik Mudjahid dari Gerindra, dan Ali Taher dari Partai Amanat Nasional. RUU ini menuai kontroversi lantaran sejumlah pasalnya dianggap mengatur ranah privat, seperti pidana donor sperma dan ovum, rehabilitasi LGBT dan aturan terhadap perilaku seks masokisme.






Jajal Kendaraan Listrik, Lodewijk Pastikan Indonesia Serius Kurangi Emisi

19 menit lalu

Jajal Kendaraan Listrik, Lodewijk Pastikan Indonesia Serius Kurangi Emisi

Mobil listrik Hyundai IONIQ 5 mengusung prinsip berkelanjutan dengan menghadirkan material ramah lingkungan.


Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

21 jam lalu

Anggota DPR Bilang Penunjukan Ketua Komnas HAM Sesuai Aturan

Taufik Basari menyebut penunjukan Ketua Komnas HAM didasarkan pada semangat untuk mendorong Komnas HAM agar dipimpin sosok perempuan.


Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

21 jam lalu

Taufan Damanik Sebut Pemilihan Ketua Komnas HAM Baru Langgar Undang-Undang

Ketua Komnas HAM sebelumnya, Ahmad Taufan Damanik, menyebut keputusan DPR memilih Ketua Komnas melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.


Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

23 jam lalu

Ridwan Kamil Mengaku Bangun Komunikasi Politik dengan Berbagai Tokoh

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah berkomunikasi dengan berbagai tokoh politik terkait langkah politiknya di masa mendatang.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

1 hari lalu

Komisioner Komnas HAM Baru Diharap Lanjutkan Dialog Damai Papua

Anggota Tim Pansel Anwar Makarim berharap komisioner Komnas HAM yang baru bisa melanjutkan dialog damai di Tanah Papua.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

1 hari lalu

Rapat Paripurna DPR Hari Ini Bakal Setujui 9 Calon Anggota Komnas HAM

Rapat paripurna DPR yang digelar hari ini mengagendakan pengambilan keputusan persetujuan terhadap 9 calon anggota Komnas HAM periode 2022-2027.


Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

1 hari lalu

Buntut Tragedi Kanjuruhan, Komisi X DPR Desak Liga 1 hingga Liga 3 Dihentikan Sementara

Komisi X DPR meminta pemerintah untuk melakukan investigasi atas tragedi Kanjuruhan dan harus ada yang bertanggung jawab.


Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

1 hari lalu

Komisi III DPR Tetapkan 9 Komisioner Komnas HAM yang Baru

Mereka dipilih dari 14 kandidat komisioner Komnas HAM yang telah melakukan fit and proper test.