Penyidik KPK Cecar Anak Saiful Ilah Pendanaan Deltras Sidoarjo

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek infrastruktur di Sidoarjo, Saiful Ilah bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Bupati Sidoarjo itu mengatakan dalam pemeriksaan, penyidik mengambil sample suaranya. TEMPO/Imam Sukamto

    Tersangka kasus dugaan suap proyek-proyek infrastruktur di Sidoarjo, Saiful Ilah bersiap meninggalkan gedung KPK setelah menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa, 4 Februari 2020. Bupati Sidoarjo itu mengatakan dalam pemeriksaan, penyidik mengambil sample suaranya. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik dugaan aliran duit korupsi Bupati Sidoarjo nonaktif, Saiful Ilah, ke klub sepak bola Deltras Sidoarjo. Dugaan aliran uang ini pula yang ditanyakan saat KPK memeriksa anak Saiful, Ahmad Amir Salichin, pada Rabu, 19 Februari 2020.

    "Ditanya mengenai dari mana sumber pendanaan Deltras dan lain-lain," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, di kantornya, Jakarta, Rabu, 19 Februari 2020.

    Ali mengatakan Ahmad Amir sempat menjadi pengurus klub sepakbola berjuluk The Lobster tersebut. Ali tak menjelaskan berapa jumlah uang yang mengalir ke Deltras.

    Amir diperiksa KPK sebagai saksi untuk tersangka pemberi suap, Ibnu Ghopur. KPK menyangka Saiful bersama sejumlah pejabat Pemkab Sidoarjo menerima suap dari Ibnu dan kontraktor bernama Totok Sumedi sebanyak Rp 1 miliar. Suap diduga terkait sejumlah proyek di Kabupaten Sidoarjo.

    Sejumlah proyek itu di antaranya, pembangunan Wisma Atlet senilai Rp 13,4 miliar, proyek pembangunan Pasar Porong senilai Rp 17,5 miliar, proyek Jalan Candi-Prasung senilai Rp 21,5 miliar.

    Seusai diperiksa, Amir mengakui bahwa dugaan aliran duit ke Deltras menjadi salah satu pertanyaan penyidik. "Ya salah satunya, nanti ditanyakan (ke penyidik) saja," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.