Perpres Batalkan Perda, Politikus Gerindra: Presiden Otoriter

Anggota MPR RI Fraksi Gerindra, Sodik Mudjahid, saat menjadi narasumber Sosialisasi Empat Pilar MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 18 November 2019.

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR Komisi Dalam Negeri dari Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, mengatakan Pasal 166 omnibus law Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja soal Peraturan Presiden dapat membatalkan Peraturan Daerah (Perda) yang bertentangan dengan kebijakan pusat, merupakan ruang bagi presiden bersikap otoriter.

“Semuanya pihak harus tetap menjaga demokrasi dan mencegah memberikan ruang kepada pemerintah, kepada presiden menjadi otoriter,” kata Sodik di Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 18 Februari 2020.

Sodik mengatakan ia paham soal kebutuhan pemerintah di omnibus law. Meski demikian, ia mengingatkan agar tak membuat fungsi legislasi DPR atau DPRD berkurang. Ia mengatakan jangan sampai RUU Cipta Kerja ini memberikan ruang bagi presiden untuk bersikap otoriter.

Menurut Sodik DPR mengatakan juga melihat pasal-pasal ‘aneh’ yang ada di draf RUU Cipta Kerja. Ia menyebut anggota dewan akan menanyakan hal tersebut kepada pemerintah.

“Tenang saja masih ada waktu di DPR untuk membahas tentang pasal-pasal yang melanggar hierarki Undang-Undang yang memberikan ruang otorisasi, melemahkan demokrasi,” ucapnya.

Draf RUU Cipta Kerja memuat ketentuan bahwa presiden bisa membatalkan peraturan daerah melalui peraturan presiden. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 166 draf aturan omnibus law itu. Pasal 166 itu di antaranya mengubah Pasal 251 yang ada dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pasal 251 ayat (1) tertulis, perda provinsi dan peraturan gubernur dan atau peraturan kabupaten kota dan peraturan bupati wali kota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dapat dibatalkan.

"Perda provinsi dan peraturan gubernur dan atau perda kabupaten kota dan peraturan bupati wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan peraturan presiden," demikian tertulis dalam ayat (2).






PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

9 jam lalu

PDIP dan PKB Klaim Partai Wong Cilik, Gerindra Juga Mengaku Sama

Menurut Dasco, lumbung suara Ketua Umum Gerindra Prabowo yang digadang-gadang menjadi capres 2024 juga berasal dari petani dan nelayan.


Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

18 jam lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

1 hari lalu

Riza Patria Belum Tahu Pulau Reklamasi Pulau G untuk Hunian, dalam Pembahasan

Ahmad Riza Patria menyebutkan, daratan hasil reklamasi di Teluk Jakarta, atau pulau reklamasi, Pulau G, sebagai zona ambang untuk hunian.


Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

1 hari lalu

Survei: Elektabilitas PDIP Tertinggi di Jakarta, Disusul PSI dan Gerindra

NSN melansir hasil surveinya yang menempatkan PDIP dan PSI menduduki peringkat teratas elektabilitas di DKI Jakarta.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

2 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Sepakat Rekrut Lebih Banyak Partai untuk Gabung ke Koalisi Mereka

2 hari lalu

Muhaimin Iskandar dan Prabowo Subianto Sepakat Rekrut Lebih Banyak Partai untuk Gabung ke Koalisi Mereka

Muhaimin Iskandar menyatakan telah sepakat dengan Prabowo Subianto untuk terus memperbesar koalisi mereka dengan merekrut partai lainnya.


Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar Datangi Ponpes Api Asri Tegalrejo

2 hari lalu

Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar Datangi Ponpes Api Asri Tegalrejo

Prabowo Subianto dan Muhaimin Iskandar menyambangi pondok pesantren Api Asri Tegalrejo, Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat malam kemarin.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

2 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


Prabowo Kalah dari Anies di Survei ILC, Fadli Zon: Masih Terlalu Pagi Melihat Survei

4 hari lalu

Prabowo Kalah dari Anies di Survei ILC, Fadli Zon: Masih Terlalu Pagi Melihat Survei

Fadli Zon mengatakan masih terlalu dini melihat survei Pemilu 2024 setelah Prabowo Subianto kalah dari Anies Baswedan dalam survei yang dilakukan Indonesia Lawyers Club (ILC).


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

4 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.