Tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, Buruh akan Demo Besar-besaran

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (dua dari kanan) dalam konferensi pers merespon Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu, 16 Februari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal (dua dari kanan) dalam konferensi pers merespon Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Minggu, 16 Februari 2020. Tempo/Fajar Pebrianto

    TEMPO.CO, Jakarta-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan buruh akan mengadakan demonstrasi besar-besaran. Rencananya aksi dilaksanakan pada saat Dewan Perwakilan Rakya  menggelar rapat paripurna untuk mengambil keputusan menerima atau tidak draf RUU Cipta Kerja omnibus law.

    "(Aksi) dalam waktu dekat pada rapat paripurna besar-besaran di 24 Provinsi. Anggota KSPI akan terjadi aksi besar-besaran dan di nasional kami pusatkkan di depan gedung DPR RI," kata Said di Hotel Mega Proklamasi, Jakarta, Ahad 16 Februari 2020.

    Said memperkirakan puluhan ribu orang akan datang, dan akan lebih besar daripada aksi 20 Januari 2020 lalu. Serikat buruh lain, menurutnya, juga akan bergabung di aksi tersebut.

    Said berujar bisa juga terjadi penghentian produksi yang dilakukan kaum buruh. "Puluhan ribu orang akan datang dan lebih besar dari 20 Januari. Serikat buruh lain pun akan bergabung, atau kalau pun tidak bergabung secara bergelombang datang ke gedung DPR dan seluruh Indoensia akan ada aksi besar. Bukan tidak mungkin sepanjang itu dilakukan tertib, melakukan penghentian produksi yang dilakukan kaum buruh," ucapnya.

    Said menyatakan KSPI menolak draft RUU Cipta Kerja karena beberapa alasan. Pertama, tidak adanya kepastian kerja. Kedua, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dipermudah. Ketiga, penghapusan upah minimum. Keempat, Tidak adanya jaminan sosial.

    “Enggak ada otaknya itu, pemerintah dan pengusaha, kamu boleh kutip itu,” kata Iqbal pada wartawan.

    FIKRI ARIGI | FAJAR PEBRIANTO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wabah Virus Corona Datang, 13.430 Narapidana Melenggang

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memutuskan pembebasan sejumlah narapidana dan anak demi mengurangi penyebaran virus corona di penjara