Buruh Anggap Yasonna Ngeles soal Salah Ketik di RUU Cipta Kerja

Reporter

Editor

Amirullah

Ratusan buruh menggelar aksi unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin 20 Januari 2020. Dalam aksinya mereka menolak omnibus law yang dinilai hanya menguntungkan pengusaha dan investor serta merugikan pekerja di Indonesia. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Buruh Kerakyatan (SERBUK) Indonesia Khamid Istakhori menilai pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menyebut terjadi salah ketik dalam Pasal 170 omnibus law RUU Cipta Kerja merupakan pernyataan fatal.

"Ini menunjukkan bahwa atas permasalahan yang sangat krusial dan substansial (dalam draf UU Cipta Kerja), pemerintah dengan seenaknya bersembunyi pada dalih salah ketik. Ini merupakan cara ngeles yang semaunya sendiri," kata Khamid kepada Tempo, Selasa, 18 Februari 2020.

Pasal 170 dalam draf menyebut bahwa pemerintah bisa mengubah undang-undang melalui peraturan pemerintah (PP). Namun, Yasonna menduga ada kesalahan dalam penulisan pasal terkait.

Menurut Khamid, pernyataan Yasonna setidaknya mengkonfirmasi beberapa hal, antara lain penyusunan omnibus law RUU Cipta Kerja memang disusun dengan sangat tergesa-gesa, sehingga bukan saja banyak kesalahan teknis seperti salah ketik, tapi juga banyak terdapat kesalahan yang sangat substansial.

Khamid juga menilai omnibus law RUU Cipta Kerja dibuat dengan serampangan asal jadi. "Yang penting kejar setoran harus jadi memenuhi permintaan Presiden," ujarnya.

Khamid juga melihat tidak adanya sinergi dan harmoni di antara tim pemerintah sendiri. Pasalnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md juga tidak mengetahui adanya pasal 170 tersebut. "Kecurigaan terbesar saya, memang ada upaya-upaya penyelundupan hukum yang dilakukan oleh oknum dalam tim penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini," kata Khamid.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

18 jam lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

2 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

2 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

4 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

4 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

9 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

11 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

13 hari lalu

Muhammad Mardiono Bantah Ada Campur Tangan Istana Soal SK Kemenkumham

Muhammad Mardiono menyatakan SK Kemenkumham bisa keluar secara cepat karena semua prosesnya sudah secara daring.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

14 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

15 hari lalu

Yasonna Laoly Bawa 3 Kandidat Dirjen Imigrasi ke Tim Penilai Akhir

Di depan Yasonna Laoly, Jokowi meminta Dirjen Imigrasi dan bawahnnya diganti saja kalau tidak punya kemampuan mereformasi Imigrasi.