Komisaris Rossa Ajukan Banding karena Dipulangkan ke Polri

Plt. Juru Bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan perdana kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Jumat, 27 Desember 2019. Ali Fikri bertugas sebagai Jubir KPK di bidang penindakan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Komisaris Rossa Purbo Bekti mengajukan surat keberatan soal pengembalian dirinya ke Mabes Polri. Rossa merupakan penyidik Polri yang diperbantukan ke lembaga antikorupsi tersebut.

Pelaksana tugas juru bicara KPK, Ali Fikri, mengatakan surat itu sudah diserahkan kepada pimpinan KPK. 

"Sampai hari ini pimpinan yang dapat surat keberatan tersebut masih membahas dan mempelajari lebih lanjut. Tentunya nanti kalau sudah selesai dari jawaban KPK melalui pimpinan akan disampaikan ke Mas Rossa," ujarnya, Selasa, 18 Februari 2020.

Rossa mengajukan keberatan sesuai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pasal itu menyebutkan masyarakat yang dirugikan oleh keputusan dan atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan atau mengeluarkan keputusan dan atau tindakan.

Ayat 2 pasal tersebut menyatakan upaya administratif ini bisa berupa keberatan atau banding.

Pengembalian Komisaris Rossa dari KPK ke Polri menuai polemik. Alasannya, Mabes Polri sempat menyebut tak menerima kepulangan penyidik ini karena masa tugas Rossa di KPK masih panjang. Belakangan, Polri "menerima" Rossa. Namun, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Gatot Eddy Pramono membatalkan penarikan tersebut. 






Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

1 jam lalu

Polri Sebut Aturan Pengamanan Sepak Bola Belum Selaras dengan Regulasi FIFA

Mabes Polri yang diwakilkan Wakil Komandan Korps Brimob menyatakan sudah ada prosedur pengamanan, tapi belum selaras dengan FIFA.


3 Polisi Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan

1 jam lalu

3 Polisi Jadi Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan menyebabkan 131 orang meninggal.


Polri Akan Buat Peraturan Khusus Pengamanan Laga Sepak Bola agar Tragedi Kanjuruhan Tak Terulang

1 jam lalu

Polri Akan Buat Peraturan Khusus Pengamanan Laga Sepak Bola agar Tragedi Kanjuruhan Tak Terulang

Mengenai rencana Polri ingin membuat peraturan khusus agar Tragedi Kanjuruhan tak terulang disampaikan usai rapat koordinasi di Kemenpora hari ini.


KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

1 jam lalu

KPK Limpahkan Kasus Korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan

KPK resmi melimpahkan perkara korupsi Heli AW-101 ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Berkas atas nama terdakwa Irfan Kurnia Saleh.


Breaking News: Kapolri Umumkan 6 Tersangka Kasus Tragedi Kanjuruhan

1 jam lalu

Breaking News: Kapolri Umumkan 6 Tersangka Kasus Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan menyebabkan 131 orang meninggal.


Polri Segera Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan

7 jam lalu

Polri Segera Umumkan Tersangka Tragedi Kanjuruhan

Tragedi Kanjuruhan menyebabkan 131 orang meninggal. Sebanyak 35 orang telah diperiksa Polri.


KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

8 jam lalu

KPK Ancam Jemput Paksa Istri dan Anak Lukas Enembe

KPK meminta istri dan anak Gubernur Papua Lukas Enembe untuk kooperatif.


Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

11 jam lalu

Istri dan Anak Lukas Enembe Mangkir dari Panggilan KPK

Istri dan anak Lukas Enembe absen dari pemeriksaan KPK tanpa alasan yang jelas.


KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

1 hari lalu

KPK Ajukan Kasasi Atas Vonis Dodi Reza Alex Noerdin

Dodi Reza Alex divonis 6 tahun penjara. Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan kemudian mengurangi hukuman itu menjadi 4 tahun saja.


Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

1 hari lalu

Penuhi Syarat dan Ketentuan Menerima BSU Tahap 4

Bantuan Subsidi Upah atau BSU merupakan bantuan senilai Rp 600 ribu yang diberikan pemerintah. Ini syarat penerima BSU tahap 4.