TEMPO.CO, Jakarta - Dua lembaga survei baru-baru ini mengeluarkan hasil sigi mereka ihwal tingkat kepuasan publik dalam 100 hari pemerintahan Jokowi Jilid II. Dua lembaga tersebut adalah Indo Barometer dan Alvara Research Center.
Menurut hasil survei Indo Barometer, sebesar 70,1 persen publik puas dengan kerja Jokowi, sementara yang tidak puas angkanya 27,4 persen.
"Ini merupakan peningkatan dibandingkan dengan survei Maret 2015 di mana kepuasan publik terhadap kinerja presiden Jokowi sebesar 57,5 persen. Sementara yang tidak puas pada saat itu 37,5 persen," ujar Direktur Eksekutif Indo Barometer, Muhammad Qodari saat memaparkan hasil surveinya di Hotel Atlet Century, Senayan pada Ahad, 16 Februari 2020.
Meski begitu, kata Qodari, isu permasalahan ekonomi masih mendominasi di era kepemimpinan Jokowi Jilid II ini. Permasalahan paling penting di Indonesia menurut survei Januari 2020 adalah perekonomian rakyat (32,1 persen), lapangan pekerjaan (15,8 persen), harga bahan pokok (11,3 persen), korupsi, kolusi, dan nepotisme (7,8 persen) dan banjir (6,4 persen).
Survei Indo Barometer ini dilakukan pada 9-15 Januari 2020 dengan menggunakan metode stratified multistage random sampling yang melibatkan sampel sebanyak 1.200 responden dari seluruh Indonesia. Margin of error sekitar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Sementara itu, survei Alvara Research Center menyatakan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi di jilid dua justru menurun. Kepuasan publik terhadap Jokowi berada di angka 69,4 persen. Jika dibandingkan pada pengukuran tingkat kepuasan publik periode pertama pemerintahan Jokowi pada Januari 2015, yakni sebesar 77,2 persen.
“Penurunanan tingkat kepuasan publik ini menunjukkan ekspektasi publik yang begitu tinggi belum dapat dipenuhi oleh pemerintah dalam 100 hari pemerintahan yang baru ini," kata Founder dan CEO Alvara Research Center, Hasanuddin Ali dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 13 Februari 2020.
Menurut hasil sigi lembaga survei ini, ada tujuh aspek yang memiliki tingkat kepuasan publik terendah pada Januari 2020 ini secara berturut-turut antara lain: peningkatan ekonomi keluarga (64,7 persen), penegakan hukum (63,6 persen), kesejahteraan tenaga kerja (62,2 persen), pemberantasan korupsi (61,5 persen), kemudahan lapangan kerja (60,8 persen), stabilitas harga bahan pokok (56,2 persen) dan pengentasan kemiskinan (51,9 persen).
Survei ini dilakukan pada akhir Januari hingga awal Februari 2020 terhadap 1.000 responden dengan margin error 3,16 persen dan Tingkat Kepercayaan 95 persen. Metode yang digunakan melalui wawancara tatap muka dengan multistage random sampling di 13 provinsi Indonesia.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan tidak mudah menyimpulkan kinerja Jokowi Jilid II dalam 3,5 bulan. Menurut dia, harus dilihat secara detail tentang indikasi kenaikan dan penurunan kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi di 100 hari pertama versi dua lembaga survei itu.
Adi mengatakan, lembaganya sebetulnya juga membuat survei di awal Februari, namun tidak dipublikasikan. Hasilnya menunjukkan kepuasaan terhadap kinerja Jokowi biasa saja atau sedang.
"Tidak baik sekali dan tidak buruk. Angkanya sekitar 59 persen," ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Selasa 18 Februari 2020.
Menurut survei tersebut, kata Adi, publik cenderung hati-hati memvonis kinerja jokowi di periode kedua hanya dalam waktu 100 hari. Selain itu, periode kedua pemerintahan Jokowi menunjukkan dua hal yang berbeda sekaligus.
Di satu sisi publik sangat puas terhadap pembangunan infrastruktur berkelanjutan serta gebrakan sejumlah menteri. Namun pada saat bersamaan ada persoalan serius seperti kasus Jiwasraya, Asabri, dan isu pelemahan KPK. "Inilah yang membuat masyarakat menilai kinerja Jokowi di periode kedua di 100 hari pertama biasa-biasa saja," kata Adi.
