Kata Jubir soal Tingkat Kepuasan Publik ke Ma'ruf Amin Rendah

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    Wakil Presiden Ma'ruf Amin. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki Baidlowi, menilai rendahnya tingkat kepuasan publik atas kinerja Ma'ruf, sebagai hal wajar. Pasalnya, ia mengatakan banyak kegiatan Ma'ruf yang tak terekspos media.

    "Ada kondisi dimana Wapres dalam 3 bulan ini itu sedang melakukan penyusunan langkah-langkah strategis untuk berkoordinasi dengan sejumlah kementerian negara. Dan itu beberapa kali dilakukan sekarang juga sedang disusun ya, tetapi itu tidak pernah menjadi berita penting," ujar Masduki saat ditemui di rumah dinas Wakil Presiden, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin, 17 Februari 2020.

    Masduki mengatakan selama ini sebenarnya Ma'ruf kerap mengumpulkan menteri-menteri di kabinet untuk membahas isu strategis. Salah satunya adalah terkait radikalisme di masyarakat Indonesia. Dalam rapat itu, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) telah diminta Ma'ruf untuk membuat peta jalan (roadmap) pendekatan radikalisme dari hulu sampai hilir.

    "Tetapi itu semuanya memang, iya, tidak terberitakan dengan baik, dan memang belum selesai roadmap-nya," kata Masduki.

    Selain itu, Masduki juga mengatakan ada pula rapat-rapat terkait peningkatan realisasi dana UMKM.

    Secara total, Masduki mengatakan Ma'ruf memiliki 7 fokus kerja yang sedang disusun. Langkah-langkah strategis itu memang tidak diberitakan, karena merupakan pekerjaan Wapres yang di bawah permukaan.

    Meski begitu, Masduki mengatakan wajar saja jika masyarakat menilai kinerja belum terlihat. Pasalnya, ia menyebut baru 6 bulan Ma'ruf efektif bekerja sebagai wakil presiden. Selama itu, yang dilakukan memang baru sebatas perumusan masalah-masalah strategis dan mengefektifkan koordinasi antar kementerian.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Cara Memberlakukan Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar

    Presiden Joko Widodo telah menandatangai PP No 21 Tahun 2020 yang mengatur pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar menghadapi virus corona.