Pemerintah Bisa Ubah Omnibus Law dengan PP, Pekerja Khawatir Ini

Reporter

Sejumlah pengunjukrasa yang tergabung dalam PMB (Persatuan Mahasiswa Banten) berunjuk rasa di Alun-alun Serang, Banten, Rabu 12 Februari 2020. Mereka mendesak pemerintah untuk menghentikan rencana pencabutan subsidi sosial, menurunkan harga kebutuhan pokok serta membatalkan rencana pengesahan RUU Omnibus Law. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman

TEMPO.CO, Jakarta - Dalam rancangan undang- undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tercantum Pasal 170 ayat 1 yang isinya adalah UU tersebut bisa diubah dengan Peraturan Pemerintah atas nama percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja Pemerintah Pusat.

“Dalam rangka percepatan pelaksanaan kebijakan strategis cipta kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat 1, berdasarkan Undang-Undang ini Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam Undang-Undang ini dan/atau mengubah ketentuan dalam Undang-Undang yang tidak diubah dalam Undang-Undang ini,” begitu bunyi Pasal 170 Rancangan UU Cipta Kerja.

Pada ayat selanjutnya dijelaskan bahwa perubahan ketentuan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ayat selanjutnya menyebut dalam rangka penetapan PP ini, pemerintah pusat dapat berkonsultasi dengan pimpinan DPR.

Koordinator Advokasi Serikat Pekerja Kreatif Sindikasi, Nur Aini, mengatakan pasal ini perlu diwaspadai. Alasannya, kata dia, pintu untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja tertutup karena pemerintah pusat bisa kembali mengubahnya melalui PP.

Selain itu, Nur Aini menyebut bahwa hal ini telah menyalahi peraturan perundangan, karena Peraturan Pemerintah seharusnya tidak lebih tinggi ketimbang Undang-Undang. “Tapi lewat Omnibus Law pasal 170 Peraturan Pemerintah di atas Undang-Undang. Itu sudah menyalahi tata aturan perundangan kita,” ucap Nur Aini di Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu 15 Februari 2020.

Nur Aini juga khawatir akan terjadi kesimpangsiuran hukum apabila RUU Cipta Kerja ini dapat diubah oleh PP. Karena menurut dia, ada kemungkinan nanti setiap kementerian bisa mengeluarkan peraturan.






Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

9 hari lalu

Ramai Soal Pemberitahuan PHK Bisa Kurang dari H-1, Serikat Pekerja: Akibat UU Ciptaker

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia angkat bicara soal kekecewaan pekerja yang baru dikabari manajemen perusahaan sehari sebelum PHK efektif berlaku.


Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

10 hari lalu

Derita Petani Indonesia Karena UU Cipta Kerja, Kini Harga BBM Naik Bikin Pupuk Semakin Mahal

Derita petani Indonesia karena pupuk semakin mahal karena harga BBM naik. Disaat yang sama tidak ada jaminan harga produk pertanian.


Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

11 hari lalu

Ribuan Buruh Gelar Demo Tolak Kenaikan BBM Hingga Omnibus Law Hari Ini

Ribuan buruh akan kembal menggelar demo tolak kenaikan BBM hari ini. Selain itu, ada dua tuntutan lainnya.


5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

12 hari lalu

5.000 Buruh Akan Demo di Depan Istana, Bawa 3 Tuntutan

Buruh akan berdemo di depan Istana Negara pada Sabtu, 24 September 2022, berbarengan dengan Hari Tani Indonesia.


Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

13 hari lalu

Berat Sebelah Mengadili Pelanggar HAM Berat

Pengadilan perkara dugaan pelanggaran HAM berat Paniai, Papua, dimulai.


Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

17 hari lalu

Buruh Akan Demo Lagi 4 Oktober 2022, Protes Harga BBM hingga Omnibus Law

Elemen buruh akan demo lagi bulan depan dengan membawa tiga tuntutan.


Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

20 hari lalu

Inilah Sederet Pejabat yang Tidak Hafal Pancasila di Depan Publik

Pejabat publik yang tidak hafal Pancasila kembali terjadi. Teranyar Ketua DPRD Lumajang Anang Akhmad Syaifuddin.


KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

22 hari lalu

KSPSI Siap Datang Lagi ke Istana Bahas Tuntutan Buruh Tolak Kenaikan Harga BBM dan Omnibus Law

Sekjen KSPI menyatakan siap datang ke Istana untuk membahas tuntutan buruh batalkan kenaikan harga BBM dan cabut Omnibus Law


Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

29 hari lalu

Demo Tolak Kenaikan BBM Hari Ini, Partai Buruh: Serentak di 34 Provinsi

Partai Buruh akan menggelar demo tolak kenaikan BBM serentak di 34 provinsi pada hari ini.


Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

36 hari lalu

Apa Itu Tunjangan Profesi Guru yang Dihapus dalam RUU Sisdiknas?

Penghapusan pasal tunjangan profesi guru di RUU Sisdiknas telah melukai rasa keadilan para pendidik