Kemendikbud Tegaskan 3 Syarat Guru Honorer Bisa Digaji Dana BOS

Sejumlah guru honorer melakukan aksi unjuk rasa menuntut kesejahteraan dan kesetaraan di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 31 Oktober 2016. Ribuan guru honorer dari seluruh Jawa Barat meminta pemerintah provinsi segera mengalokasikan besaran standar upah guru honorer di anggaran tahun 2017. TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana tugas Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ade Erlangga Masdiana mengatakan bahwa guru honorer yang belum memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) tidak bisa menerima honor dari dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS.

“Kalau ada guru belum ada NUPTK, belum sertifikasi, tidak terdaftar di Dapodik sampai 31 Desember, ya memang enggak bisa,” kata Erlangga dalam diskusi Polemik Trijaya di Hotel Ibis, Jakarta, Sabtu, 15 Februari 2020.

Erlangga mengatakan anggaran dana BOS bukan untuk menyelesaikan semua persoalan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berusaha untuk memberikan alternatif dan jalan keluar terkait dana BOS, yang selama ini terlalu membatasi dan membuat kepala sekolah enggan menerima dana BOS.

Erlangga pun mengakui bahwa ada keterbatasan anggaran sehingga tidak bisa menyelesaikan semua persoalan di dunia pendidikan. “Kita mengharapkan ada partisipasi pemda, masyarakat, komite, semua masalah di satuan pendidikan harus bisa diselesaikan. Penyelesaian sama-sama,” ujarnya.

Pembina Federasi Guru dan Tenaga Honorer Swasta Indonesia (FGTHSI) Didi Suprijadi sebelumnya meminta Kemdikbud merevisi salah satu syarat pembayaran guru honorer dengan menggunakan dana BOS.

Dalam kebijakan penyaluran dan penggunaan dana BOS yang baru, pembayaran honor guru honorer dapat menggunakan dana BOS. Syaratnya, guru sudah memiliki NUPTK, belum memiliki sertifikasi pendidik, serta sudah tercatat di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) sebelum 31 Desember 2019.

Didi menilai syarat memiliki NUPTK akan memberatkan karena tidak semua guru honorer di Indonesia memilikinya. Sebab, pemerintah daerah enggan menerbitkan SK NUPTK tersebut.

“Karena dianggap kalau keluarkan NUPTK dianggap mengakui guru honorer. Lah itu jadi persoalan padahal dia guru mengajar di sekolah-sekolah negeri. Tapi dia (pemda) enggak mau mengakui. Kerjaannya disuru kerja iya, tapi statusnya tidak diakui. Zolim enggak? Zolim,” kata Didi.

Didi menuturkan, dari total 1,1 juta guru honorer di seluruh Indonesia, baru 100 ribuan orang yang sudah memiliki NUPTK. Sejumlah pemda yang peduli dan mau mengeluarkan NUPTK di antaranya Sidoarjo, Probolinggo, Blitar, Magelang, dan Subang.






Kata Pengguna Soal Platform Bikinan Tim Bayangan Menteri Nadiem

2 hari lalu

Kata Pengguna Soal Platform Bikinan Tim Bayangan Menteri Nadiem

Tempo.co bertanya kepada staf sekolah, guru dan mahasiswa pengguna aplikasi yang diproduksi tim Menteri Nadiem di GovTech. Ada keluhan, ada pujian.


Pendaftaran Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Ditutup 26 September, Segera Daftar

17 hari lalu

Pendaftaran Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Ditutup 26 September, Segera Daftar

Kemendikbud mengatakan bagi yang sudah lulus sarjana dan memiliki keinginan dan semangat menjadi guru, maka dapat mengikuti PPG Prajabatan.


Kementerian Pendidikan Kurangi Beban Administrasi Dosen dengan Integrasi Sistem

17 hari lalu

Kementerian Pendidikan Kurangi Beban Administrasi Dosen dengan Integrasi Sistem

Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nizam mengatakan pihaknya akan mengurangi beban administrasi dosen melalui pengintegrasian aplikasi yang ada.


Santri Ikut Seleksi PTN Lulus 100 Persen, Begini Profil Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadits

18 hari lalu

Santri Ikut Seleksi PTN Lulus 100 Persen, Begini Profil Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadits

Para santri dari Pesantren Mahasina Darul Qur'an wal Hadits, Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat yang mengikuti seleksi PTN dinyatakan lulus 100 persen.


Ditjen Diktiristek Kemendikbud Buka Program Magang, Apa Saja Syaratnya?

20 hari lalu

Ditjen Diktiristek Kemendikbud Buka Program Magang, Apa Saja Syaratnya?

Ditjen Diktiristek sedang membuka lowongan kerja magang atau Program Praktik Kerja lapangan dengan beberapa posisi hingga 17 September 2022.


Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri Bogor Diduga Korupsi Dana BOS Rp 1 Miliar

23 hari lalu

Kepala Sekolah SMK Generasi Mandiri Bogor Diduga Korupsi Dana BOS Rp 1 Miliar

Modus korupsi dana BOS di SMK Generasi Mandiri, Kabupaten Bogor, yaitu pengadaan fiktif


Autobiography Rilis Trailer Menjelang Berangkat ke 2 Festival Film Internasional

32 hari lalu

Autobiography Rilis Trailer Menjelang Berangkat ke 2 Festival Film Internasional

Keberangkatan tim Autobiography ke Venice dan Toronto Film Festival difasilitasi Kemendikbud melalui Dana Indonesiana.


Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Keluarga Positif Covid-19

33 hari lalu

Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Keluarga Positif Covid-19

Hal tersebut disampaikan Nadiem Makarim saat menghadiri rapat kerja secara virtual dengan Komisi X DPR RI.


RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Cantumkan Standar Upah Guru Non-ASN

33 hari lalu

RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Cantumkan Standar Upah Guru Non-ASN

Pemerintah perlu mencantumkan standar minimal upah bagi guru non-ASN di dalam RUU Sisdiknas.


Kronologi RUU Sisdiknas di DPR, Bagaimana Pembahasannya?

34 hari lalu

Kronologi RUU Sisdiknas di DPR, Bagaimana Pembahasannya?

Kemendikbudristek telah mengunggah naskah RUU Sistem Pendidikan Nasional RUU Sisdiknas terbaru. Berikut rangkaian pembahasannya