Mahfud Md Didesak Minta Maaf soal Ucapan Data Sampah

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD bersama Jaksa Agung ST Burhanudin, saat konferensi pers di Kantor Kemenko Polhukam, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 22 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

TEMPO.CO, Jakarta - Tokoh muda Papua, Samuel Tabuni, meminta Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md meminta maaf atas komentarnya soal data korban tewas dan tahanan selama berlangsungnya operasi militer di Nduga, sebagai data sampah. Komentar itu, menurut dia, kembali melukai perasaan masyarakat Papua yang belum sepenuhnya pulih dari peristiwa rasialisme pada Agustus tahun lalu.

"Menko Polhukam ngomong itu sampah? Loh, masalah Papua bukan sampah. Papua bikin Indonesia besar. Dia harus minta maaf," katanya saat ditemui Tempo di Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020.

Menurut Samuel, orang Papua sama dengan manusia lain di bumi ini. Karena itu ucapan data sampah dianggap bisa menyinggung perasaan masyarakat Papua.

Pendiri Papua Language Institute ini juga meminta pemerintah menarik pasukan Polri/TNI dari daerah Nduga jika ingin menyelesaikan masalah di sana. Keberadaan aparat, kata dia, membuat masyarakat yang berada di pengungsian tertekan secara psikologis.

Jika ingin melibatkan aparat, kata politikus Nasdem ini, pemerintah sebaiknya menggunakan pasukan organik yang sejak awal bertugas di sana.

Mahfud Md telah mengklarifikasi ucapannya soal data sampah. Dia mengatakan ada salah tafsir dalam mengartikan ucapannya.

Ditemui di kantornya di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis, 13 Februari 2020, Mahfud mengatakan konteks sampah yang ia maksud adalah terkait ucapan Veronica Koman yang menyebut telah menyerahkan data itu kepada Presiden Joko Widodo di Australia.

"Yang sampah itu adalah informasi bahwa Veronica Koman serahkan surat kepada Presiden, itu sampah, ndak ada," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan ia juga ada bersama Jokowi saat berkunjung ke Australia. Ia menegaskan tak ada Veronica yang datang dan menyerahkan data korban tewas dan tahanan politik kepada Jokowi. Mahfud mengakui banyak surat yang masuk ke Jokowi selama di Australia. Namun surat-surat itu tak dibaca langsung di tempat.

"Itu kan orang rebutan nyerahkan map surat, ada nyerahkan foto bersama presiden yang dulu. Ada yang mau salaman. Kalau itu dicatat seperti biasa, tidak dibuka di situ nih surat, serahkan ke ajudan," kata Mahfud Md.






Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

22 jam lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

1 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

1 hari lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

1 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

3 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang


Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

3 hari lalu

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Gelar Rapat Perdana di Surabaya

Mahfud Md menegaskan tim penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu tidak ada kaitan dengan politik kekinian. Ini murni tugas negara.


Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

3 hari lalu

Mahfud Md Menyebut Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Segera Bertugas

Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat (PPHAM) masa lalu yang dipimpin Makarim Wibisono menggelar rapat pertamanya di Surabaya.


Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

3 hari lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

3 hari lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.