TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md berujar pemerintah tidak pernah secara resmi menerima data tahanan politik dan korban tewas di Papua seperti klaim aktivis dan pengacara HAM, Veronica Koman. Veronica sebelumnya mengklaim bahwa data tersebut diberikan kepada Presiden Joko Widodo yang tengah berkunjung ke Canberra, Australia, Senin siang, 10 Februari 2020, waktu setempat.
Menurut Mahfud, yang ikut dalam kunjungan kerja presiden ke Australia, memang banyak orang yang berebut bersalaman memberikan amplop atau surat dan sejenisnya kepada Jokowi. Kendati demikian, kata Mahfud, data itu tidak pernah diterima secara resmi.
"Soal Koman itu, saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita ndak tahu itu Koman apa bukan. Semua surat dibawa, kan surat banyak," ujar Mahfud saat ditemui di Kompleks Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa, 11 Februari 2020.
Jikalaupun surat Veronica terbawa presiden, ujar Mahfud, bisa saja surat itu belum dibuka apalagi dibaca. "Belum dibuka kali suratnya. Surat banyak. Rakyat biasa juga kirim surat ke Presiden, jadi itu anulah, kalau memang ada, ya, sampah sajalah," ujar Mahfud.
Sebelumnya, Veronica mengklaim Presiden Jokowi secara langsung telah memegang data nama tahanan dan korban tewas di Papua. “Tim kami di Canberra telah berhasil menyerahkan dokumen-dokumen ini langsung kepada Presiden Jokowi. Dokumen ini memuat nama dan lokasi 57 tahanan politik Papua yang dikenakan pasal makar, yang saat ini sedang ditahan di tujuh kota di Indonesia," kata Veronica melalui siaran persnya.
"Kami juga menyerahkan nama beserta umur dari 243 korban sipil yang telah meninggal selama operasi militer di Nduga sejak Desember 2018, baik karena terbunuh oleh aparat keamanan maupun karena sakit dan kelaparan dalam pengungsian,” ujarnya.
DEWI NURITA
