TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mengatakan nasib tiga warga negara Indonesia atau WNI yang masih tertahan di Provinsi Hubei, Cina, ada di tangan pemerintah Cina. Mereka diketahui tak bisa ikut diangkut pulang ke Indonesia, karena tak lolos screening kesehatan pemerintah setempat.
"Ya itu keputusan dari Menkes Cina. Sehingga mereka akan tanggung jawab sama tiga orang itu. Kan saya Menkes Indonesia. Maka saya harus percaya mereka akan rawat tiga orang ini dengan baik," kata Terawan saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa, 4 Februari 2020.
Saat ini, pemerintah Cina masih menutup total perjalanan keluar bagi masyarakat di sana. Apalagi saat ini World Health Organizations (WHO) masih belum mencabut status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang Meresahkan Dunia Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) terhadap virus Corona.
"Enggak ada satu suatu negara bisa mengeluarkan atau memasukkan," kata Terawan.
Terawan mengatakan dirinya akan mempercayakan nasib ketiga orang itu sepenuhnya pada pemerintah Cina. Ia menyebut ketidakpercayaan hanya akan menimbulkan ketidakharmonisan di antara kedua negara.
Meski begitu, Terawan masih enggan memastikan kondisi mereka. Ia menyebut meski tak lolos screening kesehatan, tak berarti tiga WNI itu positif terkena virus Corona.
Terawan mengatakan saat ini mereka masih dalam tahap pemeriksaan. "Gimana mau periksa Corona-nya dalam satu dua hari. Kan mereka diperiksa apakah mereka sakit atau engga," kata dia.
Hal ini, kata Terawan, sesuai dengan ketentuan World Health Organizations (WHO), yang mengharuskan siapapun yang tengah sakit di Cina, agar tak pergi keluar negara. Bukan hanya sakit karena Corona, namun semua jenis penyakit. "Jadi jelas mereka dianggap enggak layak terbang," kata Terawan.
Saat ini, masih ada tujuh orang WNI yang bertahan di Cina. Tiga orang dinyatakan tak lolos screening kesehatan pemerintah Cina dan empat orang lain memilih tinggal di sana dan menolak evakuasi pemerintah Indonesia.
