Ogah Disebut 100 Hari Pemerintahan, Jokowi: Kami Tidak Berhenti

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melihat data teknis saat peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 Januari 2020. Proyek nasional ini menghabiskan anggaran Rp 316 miliar.   TEMPO/Prima Mulia

    Presiden Joko Widodo bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melihat data teknis saat peresmian Terowongan Air Nanjung di Margaasih, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu, 29 Januari 2020. Proyek nasional ini menghabiskan anggaran Rp 316 miliar. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo ogah menanggapi pencapaian kinerja pemerintah dalam 100 hari periode kedua yang jatuh pada 28 Januari 2020. Sebab, menurut Jokowi, dia sudah memerintah lebih dari 100 hari.

    "Jadi, tidak ada 100 hari karena ini keberlanjutan dari periode pertama ke kedua. Enggak ada ini berhenti, terus mulai lagi," ujar Jokowi di Kawasan Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspitek), Serpong Kota Tangerang Selatan, Banten, Kamis, 30 Januari 2020.

    Mengenai pencapaian dalam tiga bulan pertama pemerintahannya, Jokowi mempersilakan wartawan bertanya langsung kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju. "Mereka sudah saya beri KPI sendiri-sendiri, yang jelas-jelas angka semuanya. Tanyakan langsung ke menteri-menteri, kita harus berada posisi speed yang tinggi dan sesuai target," ujar dia.

    Sejak hitungan kerja dari hari pelantikan pada 23 Oktober 2019, 100 hari pemerintah jilid II Jokowi banyak mendapat catatan merah dari berbagai pegiat hukum, aktivis, maupun lembaga swadaya masyarakat.

    Penegakan hukum dinilai makin lemah, terlebih setelah revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus raibnya politikus PDI Perjuangan Harun Masiku, yang diduga menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum untuk menjadi anggota DPR, dinilai sebagai salah satu contoh betapa tumpulnya KPK di bawah undang-undang baru.

    Kinerja perekonomian juga belum mengkilap pada periode 100 hari pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin. Target Jokowi memacu pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen di periode Kabinet Indonesia Maju, dinilai pesimistis karena kebijakan-kebijakan yang diambil justru bersifat menahan pertambahan ekonomi.

    Di antaranya adalah kenaikan tarif iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan cukai rokok, penyesuaian tarif tol, hingga perubahan pola penyaluran subsidi gas LPG. “Pemerintah seperti melupakan bahwa konsumsi merupakan mesin utama pendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.