Ketua DPR Puan Jamin 3 Panja Jiwasraya Tak akan Politisasi Kasus

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di gedung Jampidsus Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa, 14 Januari 2020. Kejaksaan Agung menetapkan 5 tersangka terkait kasus korupsi PT Asuransi Jiwasraya. ANTARA/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani membantah anggapan pembentukan panitia kerja atau panja Jiwasraya untuk mempolitisasi kasus tersebut.

    "Pembentukan Panja bertujuan untuk mengawasi penyelesaian kasus Jiwasraya sekaligus mencari solusi baik kepentingan nasabah maupun lembaga asuransi tersebut," kata Puan lewat keterangan tertulis, Rabu, 29 Januari 2020.

    Dia mengatakan ada tiga komisi yang membentuk panja asuransi plat merah ini. Yaitu Komisi III yang membidangi Hukum, Komisi VI yang menggawangi BUMN, dan Komisi XI yang bermitra dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

    "Masing-masing bekerja sesuai bidang kerjanya dengan berfokus pada pengembalian dana nasabah," ujarnya.

    Puan menjelaskan, Panja Komisi III DPR akan memastikan penegakan hukum yang profesional dan adil dalam pengembalian aset-aset Jiwasraya. Sehingga dana nasabah bisa kembali. 

    Sementara Komisi VI DPR akan fokus pada penyehatan korporasi serta mendorong holdingisasi untuk menyelamatkan Jiwasraya.

    Sedangkan Panja Jiwasraya di Komisi XI, kata dia, akan mengevaluasi kerja pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penyehatan industri asuransi dan mendorong adanya jaminan terhadap polis asuransi seperti halnya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada perbankan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    KPK Berencana Menghapus Hasil Penyadapan 36 Perkara

    Terdapat mekanisme yang tak tegas mengenai penghapusan hasil penyadapan 36 penyelidikan yang dihentikan KPK.